Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Capaian SPM Pacitan 99,92 Persen, Komisi I Dorong Penguatan Peran Posyandu di Enam Bidang Pelayanan Dasar

Capaian SPM Pacitan 99,92 Persen, Komisi I Dorong Penguatan Peran Posyandu di Enam Bidang Pelayanan Dasar

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Pemerintah Kabupaten Pacitan terus berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan publik. Hingga 2025, capaian SPM Kabupaten Pacitan tercatat mencapai 99,92 persen atau masuk kategori Tuntas Utama.

Capaian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu SPM yang digelar di Gedung DPRD Pacitan, Senin (5/10/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan itu digelar untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara legislatif dan eksekutif mengenai pelaksanaan SPM, termasuk strategi mempertahankan capaian serta mendorongnya hingga mencapai kategori Tuntas Paripurna atau 100 persen.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Pacitan, Hesti Suteki, menjelaskan bahwa SPM merupakan program dan kegiatan wajib pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sekaligus dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, pelaksanaan SPM tidak sekadar menjadi bagian dari program pembangunan daerah, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Bab III Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

“SPM merupakan program dan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan dasar,” ujar Hesti dalam pemaparannya.

Ia menyampaikan, capaian SPM Kabupaten Pacitan pada 2025 yang mencapai 99,92 persen merupakan capaian yang patut dipertahankan. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan penyempurnaan agar capaian tersebut dapat meningkat menjadi 100 persen.

Hesti menambahkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan secara berkala setiap triwulan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Karena itu, konsistensi pelaksanaan, ketepatan pelaporan, serta dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga performa SPM.

Dalam RDP tersebut juga mengemuka kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2028.

Revisi diperlukan untuk menyesuaikan rencana aksi dengan RPJMD Kabupaten Pacitan terbaru, sekaligus melakukan harmonisasi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Regulasi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap penguatan peran Posyandu di tingkat desa. Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pelaksanaan enam bidang SPM.

“Perlu dilakukan penyesuaian rencana aksi dengan RPJMD terbaru dan harmonisasi dengan regulasi yang ada, termasuk terkait transformasi Posyandu dalam mendukung enam bidang SPM,” jelas Hesti.

Selain penyesuaian regulasi, pemerintah daerah juga perlu menyusun kembali program dan kegiatan pendukung SPM dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Hesti menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPM tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, khususnya antar-OPD pengampu SPM, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal.

Anggaran SPM Capai Rp23 Miliar

Dari sisi penganggaran, Bapperida Kabupaten Pacitan memaparkan bahwa penyusunan program dan kegiatan SPM, termasuk rencana aksi, harus diselaraskan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan.

Selain itu, penganggaran juga harus memperhatikan tagging dan kodifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Untuk tahun anggaran 2026, total anggaran yang masuk dalam tagging SPM tercatat sekitar Rp23 miliar.

Dalam pemaparan tersebut disebutkan, dari subkegiatan teknis SPM masih terdapat satu kegiatan yang belum masuk dalam penganggaran 2027, yakni pembangunan rumah sakit.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat tetap terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Posyandu Bertransformasi Dukung Enam Bidang SPM

Salah satu pembahasan yang cukup mendapat perhatian dalam RDP adalah transformasi Posyandu sebagai pelaksana pendukung enam bidang SPM di tingkat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pacitan menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan enam bidang SPM di tingkat desa.

Transformasi tersebut menuntut adanya kesiapan kelembagaan, sumber daya kader, mekanisme pelayanan hingga sistem pelaporan yang terintegrasi dengan OPD pengampu masing-masing bidang SPM.

Inspektorat Kabupaten Pacitan turut memberikan penjelasan mengenai aspek pengawasan. Selain memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, Posyandu kini mendapatkan peran yang semakin strategis dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat.

Inspektorat juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan SPM dilakukan sesuai kewenangan. Review SPM dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, pembiayaan kegiatan Posyandu dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi I Dorong Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Menanggapi seluruh paparan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan menegaskan bahwa pelaksanaan SPM harus berjalan sesuai regulasi karena menyangkut pelayanan wajib sekaligus pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.

Transformasi Posyandu sebagai pelaksana pendukung enam bidang SPM juga dinilai perlu dipersiapkan secara matang. Standar pelaporan masing-masing bidang harus disesuaikan dengan mekanisme yang diterapkan oleh OPD pengampu.

Komisi I juga menyoroti pentingnya konsistensi penganggaran. Seluruh kegiatan SPM pada enam bidang yang menjadi tanggung jawab OPD pengampu harus memperhatikan tagging Kemendagri.

Karena itu, aspek penganggaran perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan pengawalan dari Bapperida dan Komisi I DPRD.

Selain itu, data SPM diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi SIAAP untuk memperkuat pengelolaan dan pemantauan data pelayanan dasar.

Komisi I juga mendorong agar Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM 2026–2030 segera ditetapkan, sehingga pelaksanaan SPM memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Lebih jauh, diperlukan pendalaman mengenai kebijakan teknis pelaksanaan Posyandu enam bidang SPM. Hal itu mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, formulasi kepengurusan dan kader, pembagian tugas dan fungsi, format pelaporan, insentif kader, hingga dukungan anggaran kegiatan.

Bagi Hesti, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar capaian yang telah diraih tidak berhenti pada angka.

“Capaian 99,92 persen harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Harapannya, Pacitan dapat mencapai Tuntas Paripurna atau 100 persen. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama seluruh OPD pengampu SPM,” tandasnya.

Dengan capaian yang sudah mendekati sempurna, tantangan Pacitan ke depan bukan hanya mempertahankan angka 99,92 persen, tetapi memastikan setiap angka tersebut benar-benar menggambarkan terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nama Imam Masjid, Kadus dan Ketua P2K Masuk Usulan Pencoretan DPT Lae Ikan

    Nama Imam Masjid, Kadus dan Ketua P2K Masuk Usulan Pencoretan DPT Lae Ikan

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Polemik usulan pencoretan sejumlah nama dari daftar pemilih Pilkades Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, semakin mengundang tanda tanya. Bagaimana tidak, dalam daftar nama yang diusulkan untuk dicoret dari daftar pemilih, terdapat imam masjid, kepala dusun, hingga Ketua P2K Kecamatan Penanggalan. Mereka masing-masing Harapan Kabeakan, imam masjid desa lae ikan, Sabarianto Berutu, […]

  • Festival Sastra Santarang 2026 Dimulai, Dusun Flobamora Rayakan 15 Tahun Berkarya

    Festival Sastra Santarang 2026 Dimulai, Dusun Flobamora Rayakan 15 Tahun Berkarya

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 131
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Festival Sastra Santarang (FSS) 2026 resmi digelar di Kota Kupang, Jumat (28/8/2026). Mengusung tema “Kota dan Kita”, festival yang berlangsung selama 28–29 Agustus 2026 ini sekaligus menjadi momentum bagi Komunitas Sastra Dusun Flobamora untuk menandai 15 tahun perjalanan berkarya dan menghidupkan ekosistem sastra di Nusa Tenggara Timur. Koordinator Pelaksana Komunitas Sastra Dusun Flobamora, […]

  • Merapi Terjadi 42 Kali Gempa, Status di Level Siaga

    Merapi Terjadi 42 Kali Gempa, Status di Level Siaga

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 269
    • 0Komentar

    MAGELANG, JARRWKPOS.COM – Pagi hingga siang hari di kawasan lereng Gunung Merapi sering kali menyuguhkan pemandangan alam yang mendamaikan jiwa. Pada Senin (5/10/2026), langit di atas perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu tampak silih berganti memamerkan wajahnya, dari kondisi cerah, berawan, hingga seketika berubah mendung menaungi puncaknya yang berdiri gagah. Hembusan angin […]

  • Saatnya Menginjak Rem : Makna Surat Walikota Subulussalam

    Saatnya Menginjak Rem : Makna Surat Walikota Subulussalam

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Subulussalam, Jarrakpos.com – Surat Wali Kota Subulussalam tanggal 25 November 2025 seharusnya dibaca bukan sebagai sinyal kepanikan fiskal, melainkan sebagai langkah korektif yang selama ini kerap diabaikan dalam praktik pembangunan daerah. Pemerintah Kota Subulussalam memilih membuka kenyataan apa adanya: ada masalah fiskal yang perlu ditangani, dan persoalan itu harus diselesaikan dengan ketenangan, bukan dengan kebijakan […]

  • Usman Husin Turun Lumpur Bersama Petani Sumba Tengah

    Usman Husin Turun Lumpur Bersama Petani Sumba Tengah

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 351
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Komitmen Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, dalam mengawal sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur kembali terlihat nyata melalui serangkaian kegiatan lapangan di Kabupaten Sumba Tengah, Senin, 19 Januari 2026. Agenda diawali dengan penyerahan 50 ribu anakan kopi Robusta kepada para petani sebagai bagian dari aspirasi yang […]

  • Usman Husin Salurkan 600 Ayam Petelur untuk Warga Desa Pathau, Dorong Ekonomi Lokal Kabupaten Kupang

    Usman Husin Salurkan 600 Ayam Petelur untuk Warga Desa Pathau, Dorong Ekonomi Lokal Kabupaten Kupang

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 322
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Momen yang cukup berbeda di Desa Pathau, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Di halaman sederhana tempat kelompok tani berkumpul, suara ayam-ayam petelur bercampur tawa warga. Di sanalah, Selasa (23/12/2025), Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyerahkan 600 ekor ayam petelur kepada Kelompok Tani Tunas Harapan. Bagi […]

expand_less