Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Aceh » Surat Kades Tanjung Mulia “Salah Kamar”, Usulkan Pencoretan Sejumlah Warga Dari DPT Desa Lae Ikan

Surat Kades Tanjung Mulia “Salah Kamar”, Usulkan Pencoretan Sejumlah Warga Dari DPT Desa Lae Ikan

  • account_circle Rahmad Ariadi
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Surat Kepala Desa Tanjung Mulia, Pos Manik, yang memuat usulan pencoretan sejumlah warga dari daftar pemilih Pilkades Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, menuai protes.

Salah satu warga yang namanya tercantum dalam daftar tersebut, Nurdin Berutu, mempertanyakan dasar dan kewenangan penerbitan surat itu.

“Ini seperti salah kamar. Kami warga Lae Ikan. Kalau ada persoalan mengenai daftar pemilih, seharusnya diverifikasi oleh panitia Pilkades Lae Ikan,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, dirinya memiliki KTP dan dokumen kependudukan dengan alamat Desa Lae Ikan. Ia juga selama ini menggunakan hak pilihnya di Desa Lae Ikan dalam berbagai pemilihan umum.

Nurdin menilai surat dari Kepala Desa Tanjung Mulia tidak semestinya menjadi dasar untuk menghilangkan hak pilih warga Lae Ikan.

“Kalau ada keraguan soal domisili, silakan periksa KTP, KK dan data kependudukan kami. Kami siap diverifikasi,” ujarnya.

Surat bernomor 400.12.2.1/165/12.15.01 tertanggal 25 Juni 2026 itu menyatakan sejumlah warga tidak berdomisili di Lae Ikan. Surat tersebut kemudian digunakan untuk mengusulkan pencoretan nama mereka dari daftar pemilih Pilkades Lae Ikan.

Nurdin mempertanyakan mengapa kepala desa dari Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, ikut menerbitkan surat yang berdampak terhadap daftar pemilih dalam Pilkades di Kota Subulussalam, Aceh.

“Ini bukan hanya soal nama saya. Ada puluhan warga yang ikut tercantum. Kami hanya meminta prosesnya dilakukan sesuai aturan dan tidak ada intervensi,” kata Nurdin.

Hingga berita ini diterbitkan, Panitia Pilkades Desa Lae Ikan dan Kepala Desa Tanjung Mulia Pos Manik belum memberikan keterangan resmi mengenai persoalan tersebut.

  • Penulis: Rahmad Ariadi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ormas KITA Bicara Peluang Ketahanan Pangan di Banten

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 554
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Tangerang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Organisasi Masyarakat (Ormas) Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Provinsi Banten kembali menggelar rapat koordinasi dengan pengurus yang ada di Tangerang. Dalam rapat koordinasi tersebut, DPW Ormas KITA Banten membahas terkait bagaimana membangun kemandirian ekonomi organisasi dan ketahanan pangan. “Tadi kita melakukan rapat konsolidasi internal organisasi demi kesejahteraan masyarakat […]

  • Perum BULOG NTT Pastikan Stok Beras Aman hingga Tiga Bulan ke Depan, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional

    Perum BULOG NTT Pastikan Stok Beras Aman hingga Tiga Bulan ke Depan, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 105
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Di tengah berbagai tantangan sektor pangan, Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tetap aman dan mencukupi. Sebanyak 30.000 ton beras kini tersimpan di jaringan gudang BULOG yang tersebar di seluruh NTT, menjadi penyangga utama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan […]

  • Forkopimda Kuningan Monitoring Misa Natal di Sejumlah Gereja

    Forkopimda Kuningan Monitoring Misa Natal di Sejumlah Gereja

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 256
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com — Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si bersama Wakil Bupati Kuningan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Uu Kusmana, S.Sos., M.Si, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Drs. H. Ahmad Handiman Romdony, M.Si., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan Drs. KH. Dodo Syarif Hidayatullah, M.A., , serta sejumlah […]

  • Polresta Magelang saat ini punya Kapolres Baru

    Polresta Magelang saat ini punya Kapolres Baru

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKKPOS.COM  – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Magelang kini resmi dipimpin oleh Kombes Pol. Edy Bagus Sumantri, S.I.K. yang dilantik sebagai Kapolresta Magelang pada 29 Juli 2026. Kehadiran beliau diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polresta Magelang. Kombes […]

  • Patut Diapresiasi, Dua Amil BAZNAS Kaur Raih Sertifikasi Kompetensi Berskala Nasional

    Patut Diapresiasi, Dua Amil BAZNAS Kaur Raih Sertifikasi Kompetensi Berskala Nasional

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 40
    • 0Komentar

    KAUR, jarrakpos.com — BAZNAS Kabupaten Kaur menorehkan catatan baru dalam perjalanan penguatan profesionalisme pengelolaan zakat. Untuk pertama kalinya, dua amil BAZNAS Kabupaten Kaur berhasil dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikasi kompetensi profesi amil berskala nasional. Dua amil tersebut adalah Jhon Saputra, S.Pd., Gr. dan Yonkkie Saputra, S.H. Keduanya berhasil menyelesaikan Program Sertifikasi Amil yang diselenggarakan oleh […]

  • Kepala BPK RI Lampung Respon Laporan DPP KAMPUD: 14 Proyek Alkes RSUD KH Ahmad Hanafiah Lamtim Akan Diperiksa

    Kepala BPK RI Lampung Respon Laporan DPP KAMPUD: 14 Proyek Alkes RSUD KH Ahmad Hanafiah Lamtim Akan Diperiksa

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Kota Bandar Lampung, Jarrakpos.com | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menjawab permohonan pemeriksaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) untuk 13 proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan 1 paket pengadaan electric generating set tahun anggaran 2026 karena diduga telah terjadi praktik kolusi, korupsi dan nepotisme […]

expand_less