Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Kemenkum Jabar Harmonisasikan 10 Raperbup Ciamis untuk Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkum Jabar Harmonisasikan 10 Raperbup Ciamis untuk Wujudkan Regulasi Berkualitas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Jawa Barat (Kemenkum Jabar) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap 10 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Ciamis pada Rabu pagi (22/01/2025).

Rapat yang berlangsung secara daring ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dan diikuti oleh berbagai perwakilan instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui aplikasi Zoom.

Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Asep Sutandar menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat.

“Selamat melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

10 Raperbup yang dibahas dan beberapa poin penting dalam harmonisasi mencakup:

1. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang mengatur minimal alokasi 10% dari dana perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang disarankan untuk mencantumkan alasan pembentukan yang filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3. Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang harus mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2000.

4. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yang kriteria TPP-nya perlu dikaji ulang sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019.

5. Pembebasan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan tidak memerlukan regulasi tambahan.

6. Pembebasan Retribusi PBG untuk MBR, yang disarankan menyesuaikan dengan format Kementerian Dalam Negeri.

7. Perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan, yang harus merujuk pada persetujuan nomenklatur dari Menteri PANRB.

8. Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yang dinilai hanya mengulangi norma dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.

9. BLT dari Dana Cukai Hasil Tembakau, yang harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024.

10. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang penamaannya disarankan lebih spesifik pada tata cara pengajuan permohonan.

Kepala Bidang Hukum, Lina Kurniasari, menekankan pentingnya penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik norma.

“Harmonisasi ini memastikan semua regulasi berjalan sesuai koridor hukum, mendukung tata kelola pemerintahan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Lina.

Diskusi teknis yang berlangsung produktif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum di Kabupaten Ciamis. Diharapkan, harmonisasi ini dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN Hadir Dukung UMKM NTT: Energi Andal untuk Ekonomi Rakyat yang Tangguh

    PLN Hadir Dukung UMKM NTT: Energi Andal untuk Ekonomi Rakyat yang Tangguh

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 450
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Lebih dari seribu pelaku usaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat angin segar lewat fasilitasi sertifikasi, legalitas, dan akses pembiayaan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan. Langkah strategis ini dipertegas oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar […]

  • Enam Tahun Tanpa Hydrant Permanen, DPRD Cirebon Pertanyakan Standar Keselamatan RSUD Waled

    Enam Tahun Tanpa Hydrant Permanen, DPRD Cirebon Pertanyakan Standar Keselamatan RSUD Waled

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 198
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Sebuah ironi mencuat di balik status RSUD Waled sebagai Rumah Sakit Rujukan Tipe B. Sejak menyandang predikat tersebut pada 2020, fasilitas kesehatan ini ternyata beroperasi tanpa sistem proteksi kebakaran aktif (fire hydrant) yang terintegrasi. Baru pada APBD 2026, anggaran senilai Rp1,6 miliar dialokasikan untuk membangun infrastruktur krusial tersebut. Anggota Komisi II DPRD […]

  • Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Haurkuning Diserbu Warga

    Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Haurkuning Diserbu Warga

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 331
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos com – Warga Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang antusias belanja di acara Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Padaringan, Senin (24/2/2026). Aneka Sembako disiapkan Diskatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau selama Ramadan. Kepala Desa Haurkuning, Sartono, menyampaikan rasa syukur atas dipilihnya desanya sebagai lokasi pasar murah. “Ini momen yang sangat tepat […]

  • Perkuat Kesejahteraan Peternak, Pemkot Kupang Salurkan Bantuan Anakan Babi dan Pakan Hidro Bernilai Ratusan Juta Rupiah

    Perkuat Kesejahteraan Peternak, Pemkot Kupang Salurkan Bantuan Anakan Babi dan Pakan Hidro Bernilai Ratusan Juta Rupiah

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 322
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Pemerintah Kota Kupang terus menghadirkan program nyata yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Melalui Dinas Pertanian Kota Kupang, bantuan anakan babi dan pakan hidro disalurkan kepada kelompok ternak di sejumlah kelurahan sebagai upaya memperkuat ekonomi rumah tangga peternak dan ketahanan pangan lokal. Bantuan yang disalurkan sepanjang Oktober hingga November 2025 ini terdiri dari 116 […]

  • Polda Kepri Gelar Bakti Kebersihan di Batam, Dukung Program Gerakan Indonesia ASRI

    Polda Kepri Gelar Bakti Kebersihan di Batam, Dukung Program Gerakan Indonesia ASRI

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 372
    • 0Komentar

    Batam, jarrakpos.com – Polda Kepulauan Riau melalui jajaran Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Satuan Brimob Polda Kepri, Bidang Hukum (Bidkum), serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), melaksanakan kegiatan bakti kebersihan di sejumlah lokasi di Kota Batam sebagai bentuk dukungan terhadap Program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak […]

  • Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Apresiasi Polresta Cirebon Gelar Panen Raya Jagung Pipil

    Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Apresiasi Polresta Cirebon Gelar Panen Raya Jagung Pipil

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 294
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS. COM I Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar panen raya jagung pipil serentak dalam rangka mendukung ketahanan pangan tahun 2026 di Blok Ciwareng, Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Kamis (8/1/2025). Kegiatan panen raya tersebut dihadiri Bupati Cirebon Imron bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Panen raya ini merupakan program yang […]

expand_less