Semboyan Bung Karno Yang Terlupakan ” JAS MERAH” Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Minggu 15 Februari 2026.

Semboyan Bung Karnon Yang Terlupakan ” JAS MERAH” Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah

Artikel Oleh: Hadi Supangat

Semboyang Bungkano yang terkenal adalah” JAS MERAH” JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH. Semboyan ini sangat terkenal karena sangat relevan hingga saat ini dengan sejarah kebangsaan dan sejarah partai khususnya PDI Perjuangan, namun saat ini semboyan tersebut telah dilupakan oleh para elit PDI Perjuangan, sehingga sejarah lahirnya PNI ke PDI menjadi PDI Perjuangan sudah sepi dari orasi-orasi di setiap momen HUT PDI Perjuangan

PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang yang memiliki tali benang merah dengan sejarah lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang di dirikan oleh Bung Karno.

PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Awalnya organisasi ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia sebelum berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda.

PNI dibubarkan oleh Mr. Sartono  pada 25 April – 3 Mei 1931 . Pembubaran ini dipicu oleh penangkapan para pemimpin utamanya, termasuk Soekarno, oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir 1929 dan awal 1930. Tekanan pemerintah Belanda yang membuat PNI bubar karena dianggap sebagai ancaman kepada pemerintahan kolonial Belanda.

Pasca kemerdekaan Indonesia, PNI secara resmi diaktifkan kembali atau dibentuk kembali pada tahun 1946, lebih tepatnya pada 29 Januari 1946.

Tokoh-tokoh utama yang berperan dalam mengaktifkan kembali PNI pada tahun 1946 antara lain: Sarmidi Mangunsarkoro sebagai Ketua Umum PNI pertama di masa kemerdekaan. Mr. Sartono sebagai salah satu pemrakarsa utama yang mengumpulkan tokoh-tokoh nasionalis dengan melibatkan tokoh lain seperti Wilopo, Sudiro, Lukman Hakim dan Sabila Rajad.

Hal ini terjadi karena adanya maklumat dari Wakil Presiden Mohamad Hata pada tanggal 3 November 1945. Ia mengeluarkan maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik, yang kemudian memicu keinginan para tokoh nasionalis lama untuk menghidupkan kembali PNI yang diawali dengan penyatuan Serikat Rakyat Indonesia (Sarindo) hasil konsensus penggabungan  dengan beberapa partai kecil lainnya yang kemudian menjadi PNI,. Tujuan penyatuan tersebut untuk mengembalikan semangat nasionalisme dan marhaenisme yang dirumuskan Soekarno pada tahun 1927 untuk mempertahankan kemerdekaan.

Meskipun Soekarno adalah pendiri PNI 1927, pengaktifan kembali PNI pada tahun 1946 dilakukan oleh para tokoh nasionalis karena Soekarno saat itu sudah menjabat sebagai Presiden, sehingga disibukan oleh kegiatannya sebagai Presiden Indonesia.

Setelah Presiden Soekarno di gulingkan di gantikan oleh Presiden Soeharto dan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto melakukan Fusi pembubaran PNI dan digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973

Fusi partai merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan Kristen, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba menjadi PDI tahun 1973 oleh Presiden Soeharto.

Melalui perjalanan panjang PDI sempat di pimpin oleh beberapa Ketua Umum diantara tokoh-tokoh yang sempat memimpin partai tersebut sejak fusi pada tahun 1973 adalah: Mohamad Isnaeni 1973-1976, Sanusi Hardjadinata 1976-1981, Sunawar Sukowati 1981-1986, Soerjadi 1986-1986-1993.

Dan selanjutnya pada tahun 1993 Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggantikan Soerjadi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, tapatnya pada bulan Desember 1993. Pengukuhan ini didukung oleh arus bawah masa PDI dan wong cilik yang kecewa terhadap pemerintahan Soeharto, untuk melawan intervensi pemerintah Orde Baru saat itu, yang akhirnya berujung pada perpecahan partai.

Atas terpilihnya Megawati menjadi Ketum PDI, Pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto merasa geram karena merasa terancam kemudian merekayasa dengan membuat Kongres tandingan PDI yang bertujuan untuk menyingkirkan Megawati yang diadakan di Medan yang berlangsung sekitar tanggal 20-23 Juni 1996

Kongres Medan memilih kembali Soerjadi menjadi Ketua Umum yang menimbulkan perpecahan , Soerjadi di dukung Pemerintah Orde Baru, sedangkan Megawati di dukung oleh arus bawah wong cilik, yang kemudian memicu terjadinya peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) yang terjadi pada tahun 1996, tepatnya pada hari Sabtu, 27 Juli 1996, peristiwa ini juga dikenal dengan Sabtu kelabu dan setelah kasusnya tidak bisa di usut tuntas oleh pemerintah kemudian berubah dari nama Sabtu kelabu menjadi nama Kudatuli. Kuda tuli adalah simbol ketulian para pejabat pemerintah yang berwenang yang tidak mau menuntaskan kasus tersebut, sehingga tersangka utamanya sampai saat ini masih menjadi “MISTER X.

Tragedi berdarah ini karena adanya penyerbuan terhadap kantor DPP PDI yang dipimpin oleh Megawati yang beralamat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang kemudian memicu kerusuhan luas dan menjadi salah satu catatan kelam sejarah politik Indonesia di era Orde Baru.

Berdasarkan data Komnas HAM yang dirilis pada 12 Oktober 1996, peristiwa Kudatuli mengakibatkan setidaknya 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Selain korban jiwa dan luka, kerusuhan ini mengakibatkan 56 gedung serta 197 kendaraan terbakar.

Berdasarkan berbagai laporan investigasi, termasuk temuan Komnas HAM, peristiwa Kudatuli diduga kuat melibatkan aparat militer (TNI/ABRI saat itu) dan kepolisian.

Sejak peristiwa itu Megawati dijemput paksa aparat Kejaksaan terkait peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Tidak puas sampai disitu, Megawati juga sempat dituding terlibat dalam gerakan komunis dan diinterogasi intensif oleh aparat Kejaksaan selama 12 jam, padahal ia saat itu hanya memperjuangkan keabsahan kepemimpinannya di PDI.

Dualisme Kepemimpinan PDI  bermula dari upaya rezim Orba menggembosi popularitas Megawati yang menguat di PDI dengan memunculkan kubu tandingan Soerjadi pada kongres di Medan, yang tidak diakui oleh kubu Megawati.

Atas peristiwa tersebut PDI pimpinan Megawati tidak bisa mengikuti pemilu dn muncul Fenomena politik “Mega Bintang” (aliansi PDI dan PPP) terjadi pada masa menjelang Pemilu 1997. Istilah ini muncul sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap penindasan Orde Baru di Indonesia saat itu dan terbukti suara PDI Soerjadi menurun dan suara PPP naik secara signifikan.

Sejak saat itu muncul gerakan-gerakan orasi jalanan menuntut keadilan hukum dan politik dan ekonomi yang makin memburuk, gerakan tersebut berubah menjadi tuntutan agar Soeharto turun dn kemudian muncul dukungan dari Mahasiswa yang pada akhirnya berhasil membuat Soeharto tumbang atau mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri ini mengakhiri masa kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dan memicu dimulainya Era Reformasi.

Lengsernya Soeharto dipicu oleh krisis moneter yang makin memburuk dan memunculkan demonstrasi dan tekanan publik besar-besaran dari gerakan reformasi. Namun ditengah gerakan tersebut Muncul sosok Amien Rais yang sok jadi pahlawan Reformasi yang numpang dalam gerakan tersebut, padahal jika di tilik dari sejarah panjang perlawanan Megawati terhadap Orde baru yang pantas mendapatkan gelar pahlawan reformasi dan pahlawan demokrasi yang sesungguhnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri.

Melalui wadah PDI Megawati memimpin gerakan melawan kekuatan Orba yang saat itu sangat Dzolim, salah satu pejuang reformasi yang termasuk pelaku sejarah adalah Bung Adian Napitupulu yang saat ini menjadi bagian dari Kader PDI Perjuangan yang saat ini masih sangat kritis. Dan sangat ironi yang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan Reformasi justru Amien Rais. Ini adalah penyimpangan sejarah yang di lakukan oleh sisa-sisa kekuatan Orba saat itu.

Agar PDI bisa mengikuti pemilu , maka PDI berganti nama menjadi PDI Perjuangan yang dideklarasikan sebagai partai politik pada tahun 1999, tambahan nama Perjuangan karena partai tersebut diraih melalui perjuangan panjang yang kemudian di Deklarasikan dengan nama dan logo baru. Deklarasi di lakukan oleh Megawati di Stadion Utama Senayan, Jakarta, pada 13 Februari 1999 yang di hadiri oleh Tokoh ulama terkenal yaitu Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj,M.A mantan Ketum PBNU.

Hal ini di lakukan oleh Megawati untuk membedakan faksi PDI yang dipimpin utusan dari kubu pemerintah pasca-Orde Baru. Dan saat deklarasi PDI menjadi PDI Perjuangan saya hadir di Senayan (Gelora Bung Karno) dengan menumpang mobil Bus geratisan hanya membawa bekal 3 buah lontong untuk dua orang, saat itu saya benar-benar tidak punya uang, kecuali hanya modal tiga buah lontong yang di makan untuk dua orang dengan teman saya bernama Usman. Kami berdua saat itu benar benar hanya modal semangat di tengah ketakutan di tangkap oleh TNI/ABRI saat itu.

inilah sekilas sejarah panjang PNI-PDI-PDIP Perjuangan yang sejarah panjangnya sudah di lupakan oleh para Kader PDI Perjuangan yang katanya paling militan, sehingga disetiap momen Ulang tahun PDI Perjuangan gema JAS MERAH mengulas balik sejarah perjuangan PDI menjadi PDI Perjuangan tidak pernah lagi terdengar dalam orasi-orasinya. Ini yang mendorong saya menulis artikel ini dengan judul ” JAS MERAH BUNG KARNO yang terlupakan.

Padahal sejarah ini yang membuat Kader PDI Perjuangan sering mengatakan ” PDI Prjuangan dididik bukan untuk mundur karena memiliki sejarah perjuangan panjang di bawah tekanan politik Soeharto. Para Kader saat ini hanya bisa mengutip kalimat tersebut namun buta akan sejarah lahirnya kalimat tersebut.

Sejarah ini pernah saya sampaikan pada orasi peringatan HUT PDI Perjuangan ke 51 di tahun 2024 di rumah salah satu calon anggota Dewan saat itu, orasi tersebut dengan suara terbatas karena disampaikan diruang sempit yang tertutup yang hanya dihadiri oleh sekitar 200 orang, karena momen HUT tersebut berbarengan dengan kampanye pemilu.

Pesan saya sebagai penulis, mengutip semboyan Bung Karno , ” JAS MERAH” Jangan sekali kali melupakan sejarah mengandung pesan moral, karena Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, Bangsa yang mau belajar dari sejarah agar peristiwa masa lalu tidak terulang di masa kini dan yang akan datang, Partai yang besar adalah Partai yang tidak melupakan sejarah, karena sejarah adalah benang merah para pejuang demokrasi di tubuh Banteng.

INGAT..!! Tujuan berpartai atau bergabung ke partai politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam meraih kekuasaan secara konstitusional, dan mengatur negara demi mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila, UUD45, menjaga keutuhan NKRI dn Kebhinekaan, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara Nasional, bukan kesejahteraan para elit politik yang seringkali lupa tujuan berpartai.

Partai Politik itu ibarat Wadah/Kendaraan Politik bagi orang-orang yang memiliki satu Visi dan Misi yang patut untuk diperjuangkan bersama demi tercapainya tujuan yang sama berbasis kesamaan kehendak kesamaan ideologi, kesamaan cita-cita yang dibentuk secara sukarela untuk mencapai kekuasaan di pemerintahan, memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan keluarga dan kroninya, serta melakukan pendidikan politik bukan pelimpahan berutal dengan menabrak berbagai aturan AD/Art dan UU.

Partai juga berperan  merekrut para calon Kader Pemimpin dan Partai juga sebagai sarana komunikasi yang baik, dan pengatur konflik dalam sistem demokrasi berdasarkan UU dan AD/Art, bukan berdasarkan kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan.

Partai ibarat gambaran terkecil dari sebuah pemerintahan yang akan datang, karena cikal bakal pemerintahan berasal dari ide dan gagasan partai politik, dan apabila partai tersebut mendapatkan mandat dari rakyat, maka program Visi Misi Partai harus menjadi prioritas di pemerintahan, sehingga pemerintahan tersebut sebagai  kepanjangan dari program-program partai yang bertujuan untuk mengatur tata kelola negara, mengatur ulang tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bukan lebih buruk demi tercapainya cita-cita nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan keroni elit partai.

Bicara Partai berarti bicara misi besar yaitu pengelolaan negara dan pemerintahan sesuai dengan levelnya, sehingga membutuhkan para kader pemimpin dari partai yang memiliki nilai intelektual yang sepadan dengan misi besar yaitu mengelola Negara dan mengatur ulang Pemerintahan yang lebih baik.

Jika bicara tentang pemerintah berarti bicara Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif atau yang disebut Trias politika, masing masing memiliki satu kesatuan sebagai pemerintah, namun memiliki peran yg berbeda dan satu sama lain tidak boleh intervensi ke dalamnya, sehingga pengelolaan masing-masing berjalan sesuai dengan Rel  konstitusi yang ada di negara kita. Inilah yangenuntut Partai harus bisa merekrut kader pemimpin yang juga memiliki jam terbang yang panjang dan memiliki intelektualitas yang sepadan dengan misi besar tujuan bernegara dan menata pemerintahan.

Cirebon, 15 Februari 2026.