Usman Husin Soroti Tarif Kapal Kupang-Rote: Jarak Dekat, Tiket Mahal, Rakyat Jangan Jadi Korban

NTT, Jarrakpos.com- Keluhan para pelaku ekspedisi mengenai mahalnya tarif kapal penyeberangan rute Kupang-Rote Ndao mendapat perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin. Ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama PT ASDP Indonesia Ferry dan Kementerian Perhubungan RI duduk bersama untuk menghitung ulang tarif penyeberangan tersebut.

Bagi Usman, persoalan ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai urusan tarif angkutan. Ada kepentingan masyarakat luas yang harus diperhatikan, sebab sebagian besar truk ekspedisi yang melayani rute Kupang-Rote mengangkut sembako dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Jika tarif penyeberangan dinilai terlalu tinggi dan berimbas pada kenaikan ongkos angkutan barang, masyarakat Rote Ndao berpotensi ikut menanggung beban melalui harga jual barang yang semakin mahal.

“Jarak lintasan Kupang-Rote dekat. Saya menyarankan kepada Dinas Perhubungan Provinsi dan ASDP untuk duduk bersama menghitung ulang harga tiket Kupang-Rote karena sangat berpengaruh terhadap harga jual barang,” tegas Usman Husin, (26/10/2026).

Pernyataan tersebut menanggapi keluhan Ketua Persatuan Pelaku Ekspedisi Kabupaten Rote Ndao, Ferdinand Boik, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa tarif kapal untuk kendaraan ekspedisi rute Kupang-Rote mencapai Rp1,85 juta, meskipun jarak pelayarannya sekitar 44,5 mil laut.

Sebagai perbandingan, Ferdinand menyebut rute Kupang-Alor memiliki jarak sekitar 150 mil laut, tetapi tarif kendaraan ekspedisi berada pada kisaran Rp3 juta lebih. Perbandingan tersebut, menurut para pelaku usaha, layak menjadi bahan evaluasi pemerintah agar penetapan tarif mempertimbangkan kondisi masing-masing lintasan secara proporsional.

Usman menegaskan, kebutuhan pokok masyarakat Rote Ndao sebagian besar didatangkan dari Kupang menggunakan truk ekspedisi yang menyeberang dengan kapal feri. Karena itu, biaya transportasi laut menjadi salah satu komponen penting dalam rantai distribusi barang ke pulau tersebut.

Ketika ongkos penyeberangan meningkat, pelaku ekspedisi menghadapi tekanan biaya operasional. Dalam kondisi demikian, penyesuaian tarif angkutan barang berpotensi menjadi pilihan untuk menutup biaya usaha.

Dampaknya, harga barang yang dibeli masyarakat juga dapat mengalami kenaikan.

“Rata-rata truk ekspedisi Rote-Kupang pergi-pulang memuat sembako dan kebutuhan pokok masyarakat Rote Ndao. Kalau truk ekspedisi menaikkan harga muatan barang, tentu akan berpengaruh terhadap harga jual barang di Rote. Akhirnya, konsumen yang menjadi korban,” jelasnya.

Menurut Usman, kebijakan tarif penyeberangan perlu dikaji dengan cermat agar tidak membebani pelaku usaha sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti perbandingan tarif dengan lintasan lain di NTT. Menurutnya, perbedaan jarak dan tarif antarlintasan perlu diteliti kembali untuk memastikan formula perhitungan telah mempertimbangkan komponen biaya operasional secara tepat.

“Kalau dibandingkan dengan lintasan lain di NTT yang jaraknya lebih jauh tetapi tarifnya lebih murah, sementara lintasan Kupang-Rote yang jaraknya dekat justru mahal, ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai ada kekeliruan dalam perhitungan penetapan harga tiket Kupang-Rote,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan sorotan Usman terhadap perbedaan tarif yang dikeluhkan pelaku ekspedisi, sekaligus dorongan agar pemerintah dan operator melakukan evaluasi berdasarkan data dan komponen biaya yang terukur.

Dalam menyoroti persoalan tarif transportasi laut di NTT, muncul pula pengalaman mengenai biaya pengangkutan jenazah menuju Pulau Sabu yang disebut pernah mengalami penyesuaian setelah pemerintah daerah meminta keringanan kepada operator.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada wartawan, tarif pengangkutan jenazah sebelumnya disebut mencapai Rp5 juta. Setelah ada permintaan keringanan dan subsidi pemerintah daerah sebesar Rp3 juta, biaya yang ditanggung pengguna jasa disebut turun menjadi Rp2 juta.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah melalui subsidi dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu meringankan beban biaya transportasi laut, terutama ketika keterjangkauan layanan menyangkut kebutuhan masyarakat.

Namun, skema dan penerapannya tentu perlu dikaji berdasarkan ketentuan, kemampuan anggaran, serta karakteristik setiap lintasan.

Bagi masyarakat kepulauan seperti NTT, transportasi laut bukan sekadar pilihan perjalanan. Kapal menjadi penghubung penting bagi distribusi bahan pangan, material bangunan, kebutuhan rumah tangga, hingga layanan sosial antarpulau.

Karena itu, Usman meminta agar persoalan tarif Kupang-Rote tidak berhenti pada perdebatan mengenai mahal atau murahnya tiket, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi bersama yang menghasilkan solusi konkret.

Usman berharap Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan ASDP segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas kembali tarif penyeberangan Kupang-Rote.

Tujuannya agar ada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, keberlangsungan usaha ekspedisi tetap terjaga, dan masyarakat Rote Ndao tidak terus dibebani biaya distribusi yang berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok.

Sebab, ketika ongkos transportasi laut menjadi mahal, dampaknya tidak berhenti di pelabuhan. Beban itu bisa berlanjut hingga ke pasar dan dapur keluarga masyarakat di Rote Ndao. ***