Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Mulai 2027, Siswa TK Berpeluang Mendapat PIP, Dorong Wajib Belajar 13 Tahun

Mulai 2027, Siswa TK Berpeluang Mendapat PIP, Dorong Wajib Belajar 13 Tahun

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month 10 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Kabar baik datang dari dunia pendidikan. Mulai 2027, anak-anak jenjang Taman Kanak-kanak (TK) berpeluang mendapatkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas dukungan pembiayaan pendidikan sejak jenjang usia dini, sekaligus memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Dr. Ririh Enggar Murwati, membenarkan adanya informasi mengenai perluasan sasaran PIP hingga peserta didik jenjang TK.

“Infonnya iya (siswa TK dapat PIP),” kata Ririh Enggar melalui pesan WhatsApp, Jumat (25/9).

Menurut Ririh, saat ini proses di tingkat pemerintah daerah masih berada pada tahap awal. Salah satunya berkaitan dengan pembuatan akun bagi operator dinas untuk mendukung proses administrasi program tersebut.

“Sekarang baru proses membuat akun untuk operator dinas,” jelasnya.

Namun, ia menambahkan, jumlah penerima nantinya tetap menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, belum seluruh sekolah dipastikan dapat melengkapi data yang dibutuhkan dalam waktu bersamaan.

“Kemungkinan belum semua sekolah untuk melengkapi Dapodik,” imbuhnya.

Menyasar Anak dari Keluarga Rentan

Perluasan PIP ke jenjang TK tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan afirmasi bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan.

Ririh menjelaskan, mekanisme penerima PIP pada prinsipnya menyasar kelompok peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana selama ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Seperti PIP SD dan SMP yang mendapatkan adalah yang kurang mampu, yatim piatu dan terdampak bencana, desil 1 sampai 4,” terangnya.

Kelompok desil 1 sampai 4 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertentu dalam basis data sosial ekonomi pemerintah. Data tersebut menjadi salah satu rujukan dalam penetapan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Dengan pendekatan tersebut, PIP diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi membuat anak tidak memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun

Perluasan sasaran PIP hingga jenjang TK juga berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi perkembangan anak. Karena itu, dukungan terhadap akses pendidikan tidak hanya dibutuhkan ketika anak memasuki sekolah dasar, tetapi dapat dimulai sejak pendidikan anak usia dini.

Melalui dukungan pembiayaan, pemerintah berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh layanan pendidikan.

Meski demikian, implementasi PIP bagi siswa TK di daerah masih menunggu proses administrasi dan pemutakhiran data. Ririh menyebutkan, hingga kini data penerima untuk jenjang TK belum terlihat pada aplikasi SIPINTAR.

“Tapi sampai saat ini data di aplikasi SIPINTAR belum muncul,” katanya.

Karena itu, sekolah dan pemerintah daerah masih perlu menunggu tahapan berikutnya, termasuk pemutakhiran data pendidikan melalui Dapodik serta penetapan sasaran sesuai pagu yang tersedia.

Jika kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, perluasan PIP ke jenjang TK pada 2027 akan menjadi langkah penting dalam memperkuat akses pendidikan sejak usia dini, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon Melonjak di Akhir Tahun, Budi Daya Jadi Penopang Utama

    Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon Melonjak di Akhir Tahun, Budi Daya Jadi Penopang Utama

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 72
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Sektor perikanan Kabupaten Cirebon menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja yang menggembirakan. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada produksi perikanan budi daya, khususnya di bulan Desember, sementara perikanan tangkap tetap menjadi kontributor stabil bagi ekonomi pesisir. Sepanjang 2025, aktivitas budi daya menjadi motor penggerak utama […]

  • Developer PT Anugrah Timor Pratama: KPR Sejahtera FLPP BTN, Solusi Rumah Terjangkau dengan Cicilan Ringan di Kupang

    Developer PT Anugrah Timor Pratama: KPR Sejahtera FLPP BTN, Solusi Rumah Terjangkau dengan Cicilan Ringan di Kupang

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 201
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com – Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak FLPP dari Bank BTN terus menjadi andalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan terjangkau. Program ini menawarkan plafon kredit bervariasi, mulai dari Rp135 juta hingga Rp183 juta, dengan pilihan jangka waktu hingga 20 tahun. Dengan tenor panjang tersebut, […]

  • Dana Rp 425 Triliun Mengendap di BI, Founder JPI Desak Pemeriksaan Sri Mulyani: “KPK dan Kejagung Harus Pro Aktif”

    Dana Rp 425 Triliun Mengendap di BI, Founder JPI Desak Pemeriksaan Sri Mulyani: “KPK dan Kejagung Harus Pro Aktif”

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 941
    • 0Komentar

    Jakarta, jarrakpos.com | Polemik pengelolaan keuangan negara kembali mencuat setelah terungkap adanya dana sekitar Rp 425 triliun milik pemerintah yang disebut mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang semestinya bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi […]

  • Target Raih Rekor MURI DPRD Kabupaten Cirebon Siap Sukseskan Peringatan HSN Lewat Gerak Jalan Bersarung

    Target Raih Rekor MURI DPRD Kabupaten Cirebon Siap Sukseskan Peringatan HSN Lewat Gerak Jalan Bersarung

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 361
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM I Santri memiliki sejarah perjuangan bangsa dalam memepertahankan kemerdekaan, sehingga Pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Dalam rangka memperingati HSN 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menggelar kegiatan Gerak Jalan Bersarung sebagai puncak perayaan tingkat kabupaten. Kegiatan […]

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Laksanakan Karya Bakti di Desa Tau Lumbis Pasca Banjir Bandang

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 524
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Lumbis menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat pasca bencana dengan melaksanakan karya bakti membersihkan Gereja dan Puskesmas di Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan pelayanan kesehatan serta mengantisipasi penyebaran penyakit pasca banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Minggu,(12/1/2025). Dalam kegiatan […]

  • Rahmad Sukendar: Saya Waqafkan Diri untuk Bangsa, Siap Jika Presiden Prabowo Tunjuk Jadi Jaksa Agung

    Rahmad Sukendar: Saya Waqafkan Diri untuk Bangsa, Siap Jika Presiden Prabowo Tunjuk Jadi Jaksa Agung

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Jakarta, jarrakpos.com |  Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan berani terkait carut-marut penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan kesiapannya untuk mewakafkan diri demi bangsa dan negara, bahkan jika Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya sebagai Jaksa Agung. “Jaksa Agung jangan cuma omon-omon saja. Kalau saya dipercaya Presiden, saya akan tegas menegakkan hukum dan […]

expand_less