Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BATAM » Dirut Proyek Pasar Induk Diburu Barskrim, Praktisi Hukum Jerry Fernandez,S.H. Peringatkan Pemko Batam Tak Bisa Cuci Tangan

Dirut Proyek Pasar Induk Diburu Barskrim, Praktisi Hukum Jerry Fernandez,S.H. Peringatkan Pemko Batam Tak Bisa Cuci Tangan

  • account_circle Habil
  • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BATAM, Jarrakpos.com – Kisruh proyek revitalisasi Pasar Induk Batam memasuki babak baru pasca menghilangnya Yuwanky, Direktur Utama (Dirut) perusahaan pelaksana proyek tersebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) . Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebelumnya sempat melontarkan pernyataan di berbagai media bahwa secara hukum, pemerintah terikat kontrak dengan badan usaha (perusahaan), bukan dengan pribadi sang Dirut.

Namun, argumentasi ini dinilai sangat lemah dan berpotensi menjadi bumerang bagi pejabat Pemko Batam sendiri.

Praktisi Hukum sekaligus Managing Partner Firma Hukum J. Fernandez & Co., J. Fernandez, menegaskan bahwa dalih “kontrak dengan perusahaan” memang benar secara prinsip hukum perdata, namun sangat tidak cukup untuk dijadikan tameng apabila proyek berujung mangkrak dan merugikan keuangan daerah.

“Pemko Batam tidak boleh pasif dan sekadar mencuci tangan. Jika proyek ini gagal, langkah pertama yang wajib dilakukan Pemko adalah memutus kontrak secara sepihak karena wanprestasi, mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), dan memasukkan perusahaan itu ke dalam Blacklist,” tegas

Prantisi Hukum J. Fernandez,S.H.kepada redaksi beberapa media yang tergabung di Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) DPW Provinsi Kepri.

Gugurnya Kekebalan Pribadi Sang Dirut

Lebih jauh, J. Fernandez,S.H.menyoroti kaburnya Yuwanky sebagai bentuk nyata iktikad buruk (mala fide). Dalam kacamata hukum perusahaan, tindakan ini bisa menggugurkan perlindungan hukum yang membatasi tanggung jawab pribadi seorang direktur.

Menurutnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur dengan tegas doktrin Piercing the Corporate Veil (mengoyak tirai perusahaan).

“Pasal 97 ayat (3) UU PT menyatakan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika terbukti bersalah atau lalai. Fakta bahwa sang Dirut kabur yang dalam buruan Bareskrim Polri ( DPO ) membatalkan status kebalnya. Kekayaan pribadinya bisa dikejar dan disita melalui putusan pengadilan untuk menutupi kerugian Pemko,” ujar Jery.

Ancaman Pidana Korupsi Mengintai Pejabat Pemko,Hal yang paling krusial dalam kasus ini adalah adanya persinggungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). J. Fernandez,S.H.memperingatkan bahwa jika hilangnya Yuwanky diikuti dengan raibnya uang muka atau termin proyek, maka kasus ini otomatis naik kelas menjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam ranah pidana, alasan Pemko terikat kontrak perdata dengan perusahaan menjadi tidak relevan karena aparat penegak hukum akan menelusuri mens rea (niat jahat) dan aliran dana.

“Jika Pemko Batam diam saja dan membiarkan proyek mangkrak berlarut-larut tanpa pelaporan pidana, aparat seperti Kejaksaan atau Kepolisian bisa mengambil inisiatif penyelidikan. Jika ini terjadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran di Pemko justru berisiko ikut terseret menjadi tersangka atas dugaan kelalaian yang merugikan uang negara,” papar J. Fernandez.

Mengakhiri pendapatnya,Jerry Fernandez,S.H.merekomendasikan agar Pemko Batam bertindak cepat. Alih-alih berlindung di balik dalih administrasi kontrak, Pemko Batam didesak untuk segera berkoordinasi dengan Kejaksaan atau Kepolisian, melaporkan dugaan penggelapan atau tipikor, serta segera mengamankan aset fisik proyek di lapangan sebelum kerugian negara semakin membesar.

Tim Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepri telah mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kadis Kominfo Batam ,Rudi Panjaitan,namun Kadis Kominfo Batam ini membalas dengan mengirim rilis berita.

 (Tim)

  • Penulis: Habil

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BP Batam Perkuat Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan dan Sertifikasi K3

    BP Batam Perkuat Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan dan Sertifikasi K3

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 50
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com | Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan LPK Bhakti Tidar Nusantara menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi BNSP K3 Konstruksi, K3 Lingkungan, dan K3 Listrik di Hotel Santika, Senin (19/10/2026). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi SDM, Santo Prastowo, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi […]

  • DPRD Kota Batam Desak Manajemen PT.PanasonicTertipkan Parkir Sampai Lebaran

    DPRD Kota Batam Desak Manajemen PT.PanasonicTertipkan Parkir Sampai Lebaran

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Batam, Jarrakpos.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Suryanto menyoroti persoalan parkir yang tidak sesuai pada tempatnya dan diduga dilakukan sebagian karyawan didepan kawasan PT.Panasonic. Manufacturing Indonesia Kota Batam. Parkir sepeda motor di bahu jalan tersebut dinilai menimbulkan kemacetan serta meningkatkan resiko kecelakaan di kawasan industri itudendiri. Hal tersebut disampaikan Suryanto uasi Komisi III […]

  • Debt Collector Tagih Utang Berujung Anarkis, Picu Amarah Warga

    Debt Collector Tagih Utang Berujung Anarkis, Picu Amarah Warga

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    KUDUS, JARRAKPOS.COM – Kericuhan pecah di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada Selasa (13/10/2026) malam setelah sekelompok penagih utang (debt collector) diduga melakukan tindakan kekerasan fisik saat menagih. ​Polda Jawa Tengah mengungkapkan fakta mengejutkan: rombongan penagih utang ini ternyata disewa dari Yogyakarta melalui perusahaan penyedia jasa online, PT Jawara Mandiri Solutions (JMS). Berikut ringkasan […]

  • Wacana Payroll ASN Beralih ke Himbara, Pemkab Pacitan Pastikan Belum Ada Perubahan

    Wacana Payroll ASN Beralih ke Himbara, Pemkab Pacitan Pastikan Belum Ada Perubahan

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Pacitan,Jarrakpos.com-Wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) mulai memantik kecemasan. Namun, di Kabupaten Pacitan, skema penyaluran gaji ASN hingga kini masih berjalan seperti biasa. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Deni Cahyantoro, memastikan belum ada aturan tertulis yang mengatur pengalihan […]

  • Tim Polda Riau Tangkap 2 unit Mobil Dumtruck Langsir Biosolar dari SPBU 13.288.632 Bagan Besar

    Tim Polda Riau Tangkap 2 unit Mobil Dumtruck Langsir Biosolar dari SPBU 13.288.632 Bagan Besar

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Dumai – Menyebar informasi terkait penangkapan 2 unit mobil Dumtruck di SPBU Bagan Besar Kota Dumai, penangkapan dilakukan oleh tim Polda pada hari Kamis,07 Mai 2026 pada pukul 22:00 wib. 2 Unit Truck tersebut informasinya melalukan pengisian bio solar secara berulang kali di SPBU 13.288.632 Bagan Besar, akankah pemilik mobil tersebut menampung BBM jenis […]

  • Dari Pulau Terselatan NKRI, Nelayan di Landu Minta Usman Husin Lanjutkan Pengabdian 2029–2034

    Dari Pulau Terselatan NKRI, Nelayan di Landu Minta Usman Husin Lanjutkan Pengabdian 2029–2034

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 418
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Di tengah hamparan laut Pulau Landu, pulau terselatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), suara dukungan masyarakat pesisir mengalir penuh harapan kepada Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB dapil NTT II, Usman Husin. Dalam kegiatan pertemuan bersama masyarakat di Kecamatan Rote Barat Daya pada 7 Mei 2026, warga Pulau Landu yang mayoritas berprofesi […]

expand_less