Audiensi Mata Air Cipaniis di DPRD Kuningan Batal Akibat Keterlambatan, “ALAMKU” Pilih Fokus Kawal Laporan ke Kejati Jabar
- account_circle Ghana
- calendar_month 10 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

KUNINGAN, Jarrakpos.com — Rapat dengar pendapat atau audiensi lintas komisi di DPRD Kabupaten Kuningan terkait persoalan Mata Air Cipaniis terpaksa bubar sebelum dimulai, Senin (16/11/2026). Sejumlah peserta memilih meninggalkan lokasi karena hingga pukul 14.00 WIB, acara yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB tersebut belum juga kunjung dimulai.
Agenda ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU). Berdasarkan surat undangan resmi DPRD Kabupaten Kuningan tertanggal 13 November 2026, audiensi dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan dengan mengundang sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Camat Pasawahan, hingga Kepala Desa Paniis.
Inisiator ALAMKU, Imam Royani, menyampaikan kekecewaannya atas molornya jadwal tersebut. Ia menilai audiensi semestinya menjadi ruang penting untuk mendapatkan informasi komprehensif dan terbaru terkait permasalahan Mata Air Cipaniis.
Selain masalah waktu, Imam juga menyoroti absennya perwakilan dari pihak Kota Cirebon, termasuk perusahaan daerah air minum setempat, yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan polemik tersebut.
”Saya juga sudah mempertanyakan kepada Ketua DPRD melalui WhatsApp, kenapa pihak Kota Cirebon tidak diundang dalam audiensi ini. Tapi pesan saya hanya dibaca, tidak ada respons atau jawaban,” ungkap Imam.
Menurutnya, ketidakhadiran pihak-pihak kunci membuat substansi audiensi tidak akan maksimal dalam mengupas persoalan secara utuh. Akibat rangkaian kendala tersebut, pihak ALAMKU akhirnya memutuskan untuk mengalihkan fokus dan memilih mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
”Audiensi ini sebetulnya sarana kami memperoleh informasi up to date secara komprehensif, tapi ya percumah juga kalau pihak Kota Cirebon termasuk PDAM-nya tidak hadir. Jadi kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” pungkasnya Imam. (Agh@N)
- Penulis: Ghana





Saat ini belum ada komentar