Usman Husin Sentil Kerusakan Hulu Sungai di Aceh, Minta Tata Kelola Hutan Dievaluasi Total
- account_circle Mario
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai tidak boleh terus diabaikan karena berpotensi memperbesar ancaman bencana dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan hutan, khususnya di wilayah hulu sungai yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Menurut Usman, banjir bandang yang terjadi di Aceh tidak boleh semata-mata dilihat sebagai akibat tingginya curah hujan. Pemerintah juga harus menelusuri kemungkinan adanya kerusakan tutupan hutan maupun aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan.
“Adanya banjir yang terjadi di Aceh harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kita tidak boleh hanya sibuk menangani dampak setelah bencana terjadi, tetapi harus berani mengevaluasi kondisi hutan dan lingkungan kita agar kerusakan ekosistem tidak memperbesar risiko ancaman keselamatan masyarakat,” ujar Usman di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia secara khusus meminta Kementerian Kehutanan segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi kawasan hutan di wilayah terdampak. Pemeriksaan tersebut penting guna mengidentifikasi perubahan tutupan hutan, potensi kerusakan ekosistem, hingga kemungkinan pelanggaran pemanfaatan lahan.
Usman juga menyoroti temuan material kayu gelondongan apabila terbawa arus banjir bandang. Menurutnya, asal-usul kayu tersebut harus diusut secara serius dan transparan agar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kalau ditemukan kayu-kayu besar terbawa arus banjir, tentu harus ditelusuri dari mana asalnya melalui investigasi yang menyeluruh dan terbuka. Jika ditemukan aktivitas ilegal atau pelanggaran di kawasan hutan, harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Legislator PKB ini menilai pembenahan tata kelola hutan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan koordinasi kuat antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas instansi tersebut diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi lahan kritis, memulihkan fungsi daerah aliran sungai, serta memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai prinsip kelestarian lingkungan.
“Pengelolaan hutan dan DAS saling berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mutlak diperkuat. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan daya dukung lingkungan,” kata Usman.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, Usman mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban bencana. Percepatan penyaluran bantuan logistik, pemulihan infrastruktur yang rusak, serta pendataan lahan pertanian dan perkebunan warga terdampak harus menjadi perhatian serius.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan para petani dan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan mendapatkan pendampingan hingga aktivitas ekonomi mereka kembali berjalan normal.
“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung kerugian akibat bencana ini, sehingga pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan membantu petani memulihkan aktivitas ekonominya. Kelestarian hutan bukan hanya soal menjaga alam, melainkan melindungi kehidupan masyarakat agar rakyat tidak terus menjadi korban bencana,” pungkas Usman Husin.
Bagi Usman, bencana di Aceh harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan lingkungan secara serius. Sebab, menjaga hutan dan memulihkan fungsi sungai bukan sekadar urusan konservasi, tetapi juga bagian dari upaya negara melindungi keselamatan dan masa depan masyarakat.***
- Penulis: Mario





Saat ini belum ada komentar