Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani Soroti Praktik “Bank Emok” dan TPPO Judi Online di Rakor Satgas “PASTI” Jabar
- account_circle Ghana
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

BANDUNG, Jarrakpos.com — Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani (yang akrab disapa Amih Tuti), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Tahun 2026 serta Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan maraknya pinjaman pribadi (pinpri). Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat ini berlangsung di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Pusat, Rizal Ramadhani; Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman; Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman; serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kehadiran Pemkab Kuningan dalam acara tersebut merupakan wujud komitmen daerah untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, bank emok, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Dalam kesempatan tersebut, Amih Tuti menyoroti dua persoalan krusial yang mendesak di Kabupaten Kuningan:
Maraknya Praktik Bank Emok: Amih Tuti mengungkapkan keprihatinannya terhadap para pedagang pasar dan sopir di Kuningan yang kian terhimpit oleh rentenir berkedok bank emok akibat sulitnya mengakses permodalan resmi dalam nominal kecil. Ia meminta Satgas PASTI mengarahkan perbankan agar membuka skema pembiayaan yang mudah dan ramah bagi pelaku usaha ultra mikro.

“Pedagang sayur itu kebutuhannya rata-rata tidak lebih dari Rp1 juta. Ini harus menjadi perhatian serius agar mereka bisa mendapatkan bantuan modal resmi,” tegasnya.
Kasus TPPO Operator Judi Online: Selain masalah keuangan mikro, Amih Tuti juga melaporkan kasus memprihatinkan terkait warga Kuningan yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Ia bersyukur sepasang suami istri asal Kuningan yang dipekerjakan secara ilegal sebagai operator judi online (judol) di Laos berhasil dipulangkan dengan selamat berkat bantuan pengusaha lokal. Namun, ia juga menyampaikan duka mendalam atas satu warga Kuningan yang meninggal dunia di luar negeri dan keluarganya sempat dimintai tebusan ratusan juta rupiah untuk pemulangan jenazah. Pihaknya berharap Satgas PASTI memberikan perhatian khusus guna mengantisipasi fenomena pekerja ilegal di Laos, Kamboja, dan negara lainnya.
Tiga Strategis Pemprov Jabar Tekan Rentenir dan Pinjol
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat akar rumput terhadap bank emok dan pinjol ilegal karena proses perbankan formal yang dianggap rumit. Menurutnya, bunga bank emok bisa mencapai 25 persen per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan KUR Super Mikro legal yang hanya 3 persen per tahun.
Jeratan pinjaman berbunga tinggi ini dinilai memperlebar kesenjangan ekonomi (Indeks Gini Jabar di angka 0,41) dan memicu kerentanan sosial, termasuk tingginya angka perceraian yang mencapai 96.000 kasus. Guna menekan angka tersebut serta mengejar target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar sebesar 8 persen pada 2029, Sekda Jabar merumuskan tiga strategi utama:
Edukasi Literasi Keuangan kepada masyarakat luas. Reformasi SOP Perbankan agar lebih inklusif dan mudah diakses. Pengawasan Aparatur Wilayah secara masif hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Pusat, Rizal Ramadhani, menegaskan bahwa praktik pinpri dan rentenir melanggar Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) karena mengenakan suku bunga di luar batas kewajaran. Pihaknya mengajak aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan untuk terus berkoordinasi dalam menindak tegas praktik keuangan ilegal ini.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemprov Jabar, OJK, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota seperti Pemkab Kuningan, pengawasan di lapangan diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat terlindungi dan beralih sepenuhnya ke layanan keuangan resmi. (Agh@N)
- Penulis: Ghana





Saat ini belum ada komentar