39 Badan Publik di NTT Unjuk Inovasi, KI Pastikan Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Formalitas
- account_circle Mario
- calendar_month 15 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Seberapa terbuka badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Pertanyaan ini menjadi salah satu hal yang sedang diuji Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap 39 badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Bukan hanya memeriksa kelengkapan administrasi, Komisi Informasi juga ingin melihat sejauh mana setiap badan publik menghadirkan inovasi, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun strategi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi.
Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Presentasi Inovasi dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Transformasi Digital Wajah Baru Reformasi Birokrasi di Era Digital, yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT, Selasa, 17 November 2026.
Sebanyak 39 badan publik mengikuti tahapan presentasi untuk memaparkan inovasi dan strategi masing-masing. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang hasil akhirnya akan menjadi dasar penganugerahan keterbukaan informasi publik pada 10 Desember 2026.
Ketua KI NTT, Germanus Attawuwur, menjelaskan bahwa presentasi tersebut memiliki peran penting dalam keseluruhan proses penilaian. Melalui pemaparan langsung, pihaknya ingin mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan badan publik dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.
“Jadi, kami sedang melakukan penilaian. Salah satu hal yang dinilai adalah presentasi inovasi dan strategi yang disampaikan oleh masing-masing badan publik,” jelas Germanus.
Ia mengungkapkan, terdapat enam indikator yang menjadi perhatian dalam penilaian, yakni sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis-jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi informasi, serta inovasi dan strategi.
Semua indikator tersebut memiliki peran dalam menentukan hasil akhir penilaian. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya dilihat dari ketersediaan informasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan kemampuan badan publik mengembangkan pelayanan yang semakin mudah diakses
Hasil penilaian nantinya akan menentukan predikat masing-masing badan publik, mulai dari tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, hingga informatif.
Germanus menyebutkan, predikat informatif dengan rentang nilai 90–100 merupakan capaian tertinggi. Ia berharap seluruh badan publik di NTT mampu menjadikan nilai 100 sebagai standar dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kita berharap 100 itulah yang menjadi standar layanan keterbukaan informasi pada badan pelayanan publik di NTT,” tegasnya.
Harapan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik. Sebab, semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab badan publik untuk memastikan informasi tersedia secara terbuka, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transformasi digital pun diharapkan tidak hanya menjadi slogan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi harus benar-benar menghadirkan perubahan dalam pelayanan, termasuk memangkas hambatan masyarakat ketika membutuhkan informasi dari pemerintah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KI NTT, Agustinus L.B. Baja, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi, Riesta Megasari, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Yosef Kolo, serta staf Komisi Informasi, Melany Kiuk.
Melalui rangkaian Monev ini, KI NTT ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi semakin kuat menjadi bagian dari budaya birokrasi. Sebab, pemerintahan yang transparan bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang dipublikasikan, tetapi juga seberapa mudah masyarakat mendapatkan haknya atas informasi.***
- Penulis: Mario





Saat ini belum ada komentar