DPP AKSI Temui Hasan Nasbi, Perkuat Sinkronisasi Program Strategis Nasional dari KDMP hingga Ketahanan Pangan

JAKARTA, JARRAK POS — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) menggelar high-level meeting dengan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam mengakselerasi implementasi berbagai program strategis nasional.

Rombongan DPP AKSI dipimpin Sekretaris Jenderal AKSI, Eko Mulyadi, didampingi sejumlah pengurus pusat. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan agenda membahas berbagai isu prioritas, mulai dari penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, sektor pendidikan, hingga strategi pengembangan desa yang berkelanjutan.

Hasan Nasbi menegaskan bahwa kepala desa merupakan frontline leadership dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat akar rumput. Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dinilai menjadi key factor dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

“Kepala desa adalah garda terdepan yang diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah,” ujar Hasan Nasbi.

Sementara itu, Sekjen DPP AKSI Eko Mulyadi mengatakan pertemuan tersebut menjadi strategic milestone bagi organisasi dalam memperkuat arah kebijakan serta menyelaraskan langkah dengan agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, berbagai arahan, masukan, dan perspektif yang disampaikan Hasan Nasbi menjadi referensi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa.

“Dari arahan beliau, berbagai masukan dan saran menjadi inspirasi sekaligus pedoman bagi kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pemerintah di desa,” kata Eko.

Eko yang juga menjabat Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, menegaskan DPP AKSI berkomitmen memberikan full support terhadap seluruh program prioritas pemerintah. Meski demikian, ia menilai proses evaluasi secara berkala tetap diperlukan sebagai bagian dari continuous improvement agar setiap program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Berbagai program pemerintah sejauh ini telah berjalan dengan baik. Namun evaluasi harus terus dilakukan agar implementasinya semakin optimal, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” pungkasnya.(dd)