Tokoh Pemuda Bengkulu: Penyampaian Data PPA 70 Persen Harus Valid dan Tidak Tepat Dibenturkan dengan Kegiatan HUT Kaur

KAUR, jarrakpos.com – Tokoh Pemuda Provinsi Bengkulu, K. Hadi, menanggapi terkait pernyataan yang menyebut angka kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Kaur mencapai 70 persen. Menurutnya, penyampaian data kepada publik harus berdasarkan sumber resmi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

K. Hadi menegaskan, hingga saat ini angka 70 persen yang disampaikan tersebut belum memiliki penjelasan rinci terkait asal data, lembaga yang mengeluarkan, maupun indikator yang digunakan dalam penghitungan.

“Kalau berbicara data, apalagi menyangkut isu sensitif seperti perlindungan perempuan dan anak, tentu harus jelas sumbernya. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang belum tervalidasi sehingga memunculkan kepanikan atau persepsi negatif terhadap kondisi sosial di Kabupaten Kaur,” ujar K. Hadi.

Ia menilai persoalan perlindungan perempuan dan anak memang merupakan isu serius yang harus menjadi perhatian bersama. Namun demikian, menurutnya penyampaian informasi kepada publik juga harus objektif dan tidak dibangun di atas asumsi semata.

“Saya melihat Pemerintah daerah Kaur selama ini tetap menjalankan fungsi perlindungan sosial melalui OPD terkait, mulai dari pendampingan korban, edukasi masyarakat, hingga koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Tak hanya itu, Hadi juga menyoroti pernyataan yang juga memperbandingkan antara anggaran Festival Gurita dan HUT Kabupaten Kaur dengan isu perlindungan perempuan dan anak yang dinilai kurang tepat. Menurutnya, festival daerah memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Festival Gurita dan HUT Kabupaten Kaur bukan sekadar seremonial. Kegiatan itu menghidupkan UMKM, mendorong pariwisata, membuka ruang ekonomi masyarakat, dan menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah tentu memiliki mekanisme dan skala prioritas yang harus dijalankan sesuai aturan serta kemampuan keuangan daerah.

“Tidak semua program bisa langsung dianggarkan dalam tahun berjalan tanpa melalui tahapan administrasi dan pembahasan bersama legislatif. Jadi masyarakat juga perlu memahami mekanisme pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, ia tetap menghargai kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari demokrasi. Namun dirinya berharap setiap kritik disampaikan secara objektif dan tidak menggiring opini seolah pemerintah mengabaikan persoalan perempuan dan anak.

“Kita semua tentu ingin Kabupaten Kaur menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Tapi mari kita bangun suasana yang kondusif dan memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, bukan justru menciptakan narasi yang kontraproduktif,” pungkasnya.

Penulis : Dahlan Kaur