Coffee Morning Bersama Media, Gubernur NTT Tegaskan Fokus Program Nyata dan OPD Harus Responsif

NTT, Jarrakpos.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam agenda Coffee Morning bersama insan media, yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (19/12/2025).

Suasana dialog santai namun substantif itu dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, serta jurnalis dari berbagai media cetak, daring, dan elektronik.

Forum ini menjadi ruang terbuka bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan arah kebijakan, capaian awal pemerintahan, sekaligus membangun komunikasi yang sehat dengan media.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menekankan bahwa Pemprov NTT tidak ingin terjebak pada rutinitas kegiatan seremonial, melainkan fokus pada 10 program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat sejak masa kampanye dan mulai dikerjakan secara bertahap pada tahun 2025.

“Kami tidak ingin menjelaskan satu per satu kegiatan. Fokus kami jelas, 10 program utama yang menjadi komitmen kami bersama Pak Wakil Gubernur dan mulai kami jalankan sejak awal pemerintahan,” ujar Melki.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih responsif dan terbuka dalam berkomunikasi dengan insan media.

Menurutnya, media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik secara transparan dan berimbang.

“OPD harus cepat merespons media. Jangan alergi terhadap pertanyaan wartawan, karena media adalah jembatan informasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penguatan rantai ekonomi daerah, mulai dari ladang dan laut hingga ke pasar yang lebih efisien, modern, dan aman.

Pemprov NTT memastikan produk-produk lokal memiliki kualitas terjaga, harga yang pasti, dan daya saing yang kuat.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengembangkan skema One Village One Product, One Community One Product, dan One School One Product, berbasis penguatan UMKM dan industri kecil menengah (IKM).

“Potensi dari desa, kelurahan, sekolah, hingga komunitas kami dorong masuk dalam skema UMKM dan IKM agar bisa menembus pasar,” jelas Melki.

Saat ini, tercatat sebanyak 44 produk unggulan dan 190 UMKM telah masuk dalam program penguatan tersebut, dengan jumlah yang diproyeksikan terus meningkat.

Sebagai sarana pemasaran, Pemprov NTT juga telah menghadirkan 11 NTT Mart di sejumlah wilayah.

Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, Pemprov NTT secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk membantu warga kurang mampu agar tetap terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya melalui pemanfaatan pajak rokok.

Selain itu, pemerintah provinsi juga meluncurkan program perlindungan bagi 100.000 pekerja bukan penerima upah (BPU) yang seluruh pembiayaannya ditanggung APBD.

“Jika terjadi kecelakaan kerja, biaya perawatan ditanggung sampai sembuh. Jika meninggal dunia, keluarga mendapat santunan Rp42 juta. Bahkan anak pekerja yang telah terdaftar minimal tiga tahun akan mendapat beasiswa hingga lulus S1,” terang Melki.

Pemprov NTT juga memperkuat layanan kesehatan dasar dengan melatih sekitar 10.000 kader posyandu di seluruh NTT, dengan fokus pada penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya.

Wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Timor Tengah Selatan, menjadi sasaran intervensi khusus.

Di sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan pembangunan 10 sekolah vokasi berbasis asrama mulai tahun 2026, dengan memanfaatkan sekolah yang sudah ada dan disesuaikan dengan potensi lokal, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga energi terbarukan.

“Kami ingin anak-anak NTT bisa maju tanpa harus meninggalkan kampung halamannya,” kata Melki.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau kesadaran pajak meningkat, PAD bisa bertambah Rp100 sampai Rp200 miliar. Dari situlah pembangunan bisa dibiayai,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan besarnya pengeluaran masyarakat untuk rokok, sirih pinang, dan minuman keras yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun.

“Kalau setengahnya saja dialihkan untuk makanan bergizi anak, dampaknya akan luar biasa bagi masa depan generasi NTT,” pungkas Johni.***