Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pengiriman CPMI Ilegal di Perbatasan RI- Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

Pengiriman CPMI Ilegal di Perbatasan RI- Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad

  • account_circle Feri Taufiandi
  • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Di sekitar patok perbatasan RI-Malaysia Nomor A643, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah dilakukan penggagalan pengiriman tiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal oleh personel Pos Gabungan Bersama (Gabma) Simanggaris, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad.

Operasi ini bermula saat Letda Arm Toffano Adita Bangun, Komandan Pos Gabma Simanggaris, memerintahkan tiga personelnya, Sertu Muhammad Ilham, Pratu Pungki dan Pratu M. Haris, untuk melaksanakan patroli keamanan di jalur tikus dekat patok perbatasan. Jalur ini kerap digunakan sebagai rute ilegal menuju Malaysia. Rabu(29/1/2025)

Ketika patroli, personel melihat tiga orang mencurigakan yang membawa ransel dan berjalan di pinggiran tebing menuju arah jalur tikus. Ketiga orang tersebut kemudian dihentikan untuk pemeriksaan dokumen. Setelah diperiksa, ketiganya yang diketahui bernama Marsel, Bernadeta Manu (38 tahun) dan Imakulata Manu (35 tahun) tidak memiliki dokumen lengkap yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri.

Sertu Muhammad Ilham segera melaporkan penemuan tersebut kepada Letda Arm Toffano. Selanjutnya, ketiga CPMI ilegal itu dibawa ke Pos Gabma Simanggaris untuk diproses lebih lanjut. Setelah pemeriksaan awal, mereka diserahkan kepada pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk penanganan lebih lanjut.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan serta melindungi warga negara dari risiko eksploitasi sebagai pekerja migran ilegal. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, terutama di jalur-jalur yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal,” ujarnya.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad dalam mendukung keamanan nasional dan melindungi warga negara Indonesia dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

 

 

Editor : Feri

  • Penulis: Feri Taufiandi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • David Boimau Heran, Warga Boti Belum Tahu Ada Proses Legal Hutan Adat, Minta Kementerian Kehutanan Sosialisasi

    David Boimau Heran, Warga Boti Belum Tahu Ada Proses Legal Hutan Adat, Minta Kementerian Kehutanan Sosialisasi

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 359
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com – Kepedulian terhadap masyarakat adat kembali ditunjukkan Anggota Komisi I DPRD NTT dari Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan (TTS), , yang selama ini dikenal aktif menyuarakan berbagai isu kerakyatan dengan pendekatan kritis, rasional, dan berimbang. Sikapnya yang konsisten membuka ruang dialog dinilai menjadi salah satu bentuk keberpihakan terhadap masyarakat akar rumput, khususnya komunitas […]

  • Tiwik, Hakim dan Ketua PN Batam Dilaporkan ke KY dan Bawas MA terkait Putusan Penetapan Nama Li Claudia Chandra 

    Tiwik, Hakim dan Ketua PN Batam Dilaporkan ke KY dan Bawas MA terkait Putusan Penetapan Nama Li Claudia Chandra 

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.084
    • 0Komentar

    BATAM, jarrakpos.com | Tiwik, SH. MHum. yang merupakan hakim dan Ketua PN Batam dilaporkan oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) kepada Badan Pengawas (Hakim) – (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI pada Rabu, 15 Oktober 2025. Laporan itu sendiri terkait putusan Pengadilan Negeri Batam atas permohonan penetapan nama Li Claudia Chandra, yang dinilai ada […]

  • Dana Operasional tidak Maksimal Puluhan Armada Truk Sampah DLH Indramayu Kondisi Memprihatinkan dan Bekerja tidak Maksimal.

    Dana Operasional tidak Maksimal Puluhan Armada Truk Sampah DLH Indramayu Kondisi Memprihatinkan dan Bekerja tidak Maksimal.

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Wahyu Supriatna
    • visibility 472
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPost.Com- Sampah menjadi momok yang menakutkan bila tidak ditangani dengan baik, hal ini bukan hanya menjadi masalah yang pelik dihadapi kota-kota besar saja tapi kini menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi seluruh daerah kota/ Kabupaten yang ada di Nusantara. Hal ini juga dampak dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di mana setiap penduduk dapat […]

  • Polri Jamin Hak Konstitusional Buruh Saat May Day, Pengamanan Humanis Dikede­pankan

    Polri Jamin Hak Konstitusional Buruh Saat May Day, Pengamanan Humanis Dikede­pankan

    • calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 164
    • 0Komentar

    JAKARTA, jarrakpos.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional para buruh untuk menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5), di Jakarta. Polri memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh mendapat pengawalan agar berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Dalam pengamanan momentum May Day, jajaran kepolisian juga menekankan pendekatan […]

  • Korban “Penggelapan” Bantuan Beras Bencana Bertambah, Kali Ini Tanda Tangan Warga “Dipalsukan”

    Korban “Penggelapan” Bantuan Beras Bencana Bertambah, Kali Ini Tanda Tangan Warga “Dipalsukan”

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 440
    • 0Komentar

    TAPSEL, JARRAKPOS.COM – DPD LIRA Tabagsel terus melakukan investigasi soal dugaan penggelapan bantuan bencana alam banjir berupa Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di seputaran kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kali ini Rabu (07/01/2026) DPD Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) Tabagsel menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan penerima manfaat dan juga terdapatnya diskriminasi distribusi […]

  • Pemkab Cirebon Pastikan 23 Ruas Jalan Diperbaiki Usai Lelang, Ini Daftarnya

    Pemkab Cirebon Pastikan 23 Ruas Jalan Diperbaiki Usai Lelang, Ini Daftarnya

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 184
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) mulai mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Sebanyak 23 ruas jalan di berbagai wilayah dipastikan diperbaiki setelah masuk dalam proses lelang dini Tahun Anggaran 2026. Percepatan lelang dilakukan agar pekerjaan fisik dapat segera berjalan dan masyarakat lebih cepat merasakan manfaat peningkatan infrastruktur jalan. […]

expand_less