Usman Husin Soroti Anggaran Influencer KKP Rp10,8 Miliar: Nelayan Masih Kesulitan Kapal hingga BBM

NTT, Jarrakpos.com- Di tengah besarnya anggaran untuk pengadaan jasa influencer di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), persoalan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir justru masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, meminta KKP mengevaluasi prioritas penggunaan anggaran agar kebijakan dan belanja kementerian benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini masih bergulat dengan berbagai keterbatasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Usman menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Menurut Usman, besarnya anggaran tersebut patut menjadi perhatian publik, terutama ketika masih banyak nelayan yang membutuhkan dukungan nyata untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidup mereka.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat pesisir. Mereka memiliki kontribusi besar terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional, tetapi masih banyak yang kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata soal besaran anggaran untuk publikasi, melainkan tentang keberpihakan pemerintah dalam menentukan kebutuhan yang harus didahulukan.

Ia menilai, sangat ironis apabila anggaran miliaran rupiah dapat dialokasikan untuk jasa influencer, sementara nelayan di berbagai daerah masih kesulitan memperoleh kapal, alat tangkap, BBM, hingga akses permodalan.

“Tentu sangat melukai rasa keadilan ketika ada anggaran miliaran rupiah untuk membayar jasa influencer, sementara di sisi lain masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang kesulitan mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, akses BBM, hingga dukungan permodalan. Mereka setiap hari berjuang menghidupi keluarga dan menjadi bagian penting dari sektor kelautan kita, tetapi masih membutuhkan perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

Usman menjelaskan, persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tidak bisa disederhanakan. Keterbatasan armada penangkapan ikan, minimnya alat tangkap, sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, serta terbatasnya akses pembiayaan masih menjadi hambatan yang menghambat aktivitas ekonomi nelayan.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan jika melihat angka kemiskinan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah masyarakat miskin di kawasan tersebut mencapai 17,74 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 3,9 juta orang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Bagi Usman, angka tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan program publikasi maupun sosialisasi. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan nelayan dan terbukanya akses masyarakat pesisir terhadap fasilitas produksi serta bantuan pemerintah.

Karena itu, ia meminta KKP menjelaskan secara terbuka rincian pengadaan jasa influencer senilai Rp10,8 miliar tersebut, mulai dari tujuan kegiatan, mekanisme pengadaan, hingga target dan hasil yang hendak dicapai.

Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran tersebut memberikan manfaat bagi sektor kelautan dan perikanan serta apakah sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

“Kami meminta agar alokasi anggaran KKP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Jangan sampai anggaran untuk publikasi program justru lebih menonjol, sementara persoalan nelayan yang membutuhkan penanganan langsung belum terselesaikan. Prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkas Usman.

Usman berharap KKP menjadikan persoalan kesejahteraan nelayan sebagai perhatian utama dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan anggaran. Sebab, kekuatan sektor kelautan dan perikanan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi laut Indonesia, tetapi juga oleh kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut.***