Komisi Informasi NTT Goes To Villages, Desa Penfui Timur Jadi Lokasi Ketiga Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

NTT, Jarrakpos.com- Keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga harus tumbuh hingga ke pemerintahan desa. Sebab, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana kebijakan dibuat, serta bagaimana anggaran publik dikelola.

Semangat itulah yang dibawa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program Komisi Informasi NTT Goes To Villages. Kali ini, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, menjadi desa ketiga yang dikunjungi untuk mendapatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Desa Penfui Timur, Zem Taboki, S.PdK. Turut hadir Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sesilia Langoday, para perangkat desa, ketua-ketua RW dan RT, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi NTT.

Rombongan Komisi Informasi NTT dipimpin Ketua Germanus Attawuwur, didampingi Wakil Ketua Agustinus L.B. Baja, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Riesta Megasari, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yosef Kolo, serta staf Komisi Informasi, Melany Kiuk.

Menariknya, sosialisasi tersebut memunculkan beragam reaksi dari peserta. Sejumlah perangkat desa dan masyarakat mengaku terkejut, heran, sekaligus bangga karena baru kali ini mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai undang-undang yang telah berlaku sejak 2008 tersebut.

Salah satu peserta, Ketua RW 01, mengungkapkan keheranannya karena aturan mengenai keterbukaan informasi publik ternyata sudah begitu lama berlaku, tetapi baru sekarang disosialisasikan secara langsung di Desa Penfui Timur.

Meski demikian, ia mengaku bangga karena desanya mendapat kesempatan menjadi lokasi kegiatan tersebut.

Menanggapi respons itu, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Komisi Informasi NTT, Riesta Megasari, menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi NTT baru terbentuk pada 2019.

Sejak awal pembentukannya, Komisi Informasi lebih banyak berkonsentrasi melakukan sosialisasi dan penguatan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal di seluruh NTT.

Karena itu, sosialisasi di tingkat desa menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi agar prinsip keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami oleh lembaga pemerintahan di tingkat atas, tetapi juga diterapkan hingga ke pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Bagi pemerintah desa, pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik menjadi penting. Desa merupakan ruang pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu dikelola secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir kegiatan, Kepala Desa Penfui Timur, Zem Taboki, berharap sosialisasi tersebut tidak menjadi kegiatan sekali jalan, tetapi dapat dilanjutkan dengan program-program pendampingan yang lebih konkret.

Harapan serupa disampaikan Ketua Komisi Informasi NTT, Germanus Attawuwur. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal kolaborasi antara Komisi Informasi NTT dan Pemerintah Desa Penfui Timur.

Salah satu agenda yang diharapkan dapat ditindaklanjuti adalah pembentukan dan penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.

Melalui pembentukan PPID Desa, pemerintah desa diharapkan memiliki pengelola informasi yang mampu memberikan pelayanan informasi publik secara terarah, sekaligus memahami informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.

Program Komisi Informasi NTT Goes To Villages pun diharapkan tidak sekadar menjadi ruang sosialisasi undang-undang, tetapi menjadi langkah awal membangun budaya keterbukaan informasi publik dari desa.

Sebab, pemerintahan yang terbuka bukan hanya tentang menyediakan informasi ketika masyarakat bertanya, melainkan juga membangun kepercayaan melalui pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.***