Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » TPG Pengawas Sekolah Dikabarkan Bakal Diganti Tukin Grade 11, Benarkah Bisa Capai Rp15 Juta per Bulan?

TPG Pengawas Sekolah Dikabarkan Bakal Diganti Tukin Grade 11, Benarkah Bisa Capai Rp15 Juta per Bulan?

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Kabar mengenai perubahan skema tunjangan bagi pengawas sekolah mulai menjadi perhatian. Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang selama ini diterima pengawas sekolah disebut-sebut bakal dihapus dan digantikan dengan tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan atau grade.

Salah satu skema yang beredar menyebut posisi pengawas sekolah akan ditempatkan pada grade 11, dengan nilai tunjangan yang ditaksir dapat mencapai sekitar Rp15 juta per bulan.

Namun, hingga kini informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai kebijakan resmi pemerintah. Belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur penghapusan TPG bagi pengawas sekolah sekaligus menetapkan skema tunjangan grade 11 sebagaimana kabar yang beredar.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Rino Budi Santoso, mengatakan persoalan tunjangan bagi pengawas sekolah memang memiliki perjalanan regulasi yang cukup panjang.

Menurutnya, dalam ketentuan awal mengenai TPG, pengawas sekolah tidak secara eksplisit disebut sebagai penerima tunjangan profesi.

“Dulu juga sempat menjadi temuan pemeriksaan BPK. Kenapa pengawas kok menerima TPG. Padahal mereka itu jabatan fungsional dan bukan seorang pendidik,” kata Rino saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Persoalan tersebut kemudian berkembang seiring perubahan regulasi yang mengatur kedudukan pengawas sekolah.

Dalam perkembangannya, pengawas sekolah ditempatkan dalam satu rumpun dengan guru. Pengawas diposisikan sebagai guru yang mendapat tugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pendidikan.

Hal serupa juga berlaku bagi kepala sekolah yang pada prinsipnya merupakan guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

“Sehingga sejak tahun 2023 lalu, pengawas menjadi satu rumpun dengan guru. Sehingga mereka berhak mendapatkan TPG,” jelas Rino.

Regulasi Jabatan Fungsional Jadi Dasar

Rino menjelaskan, pelaksanaan jabatan fungsional berpedoman pada PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional sebagai ketentuan umum bagi jabatan fungsional.

Selain itu, terdapat PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan yang secara khusus mengatur bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan.

Dengan perkembangan regulasi tersebut, kedudukan pengawas sekolah tidak dapat dilepaskan dari sistem jabatan fungsional di bidang pendidikan.

Karena itu, kabar mengenai perubahan skema tunjangan perlu dilihat secara utuh, bukan semata-mata dari besaran nominal yang disebutkan.

Belum Ada Ketentuan Resmi Penghapusan TPG

Terkait isu penghapusan TPG dan penggantian dengan tunjangan kinerja (tukin) berbasis grade, Rino meminta agar informasi tersebut tidak terlebih dahulu dipahami sebagai kebijakan yang sudah berlaku.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada ketentuan resmi yang menjadi dasar penerapan skema tersebut.

“Belum ada ketentuan resminya,” tegas Rino.

Dengan demikian, angka Rp15 juta per bulan yang dikaitkan dengan grade 11 juga belum dapat dipastikan sebagai besaran tunjangan yang nantinya akan diterima pengawas sekolah.

Apalagi, perubahan skema tunjangan apabila benar-benar diterapkan nantinya tentu membutuhkan dasar hukum dan mekanisme yang jelas, termasuk mengenai siapa yang berhak menerima, bagaimana perhitungannya, serta bagaimana kaitannya dengan jabatan fungsional pengawas.

Pengawas Sekolah Berada di Jenjang Jabatan Tinggi

Di sisi lain, posisi pengawas sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan guru yang menjalankan tugas utama mengajar di satuan pendidikan.

Rino menyebut pengawas sekolah merupakan jabatan fungsional pada jenjang ahli utama, yang merupakan jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional.

Posisi tersebut, menurutnya, semestinya memiliki peran strategis dalam memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat, visioner, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Dari sisi pangkat dan golongan, pengawas sekolah rata-rata telah berada pada golongan IV/d hingga IV/e.

“Ruang dan golongan mereka hampir setara dengan Sekda. Rata-rata mereka memiliki ruang/golongan IV/d sampai IV/e,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai tunjangan pengawas sekolah tidak hanya menyangkut nominal, tetapi juga berkaitan dengan posisi dan tanggung jawab jabatan dalam struktur pemerintahan.

Bukan Perubahan Struktur Jabatan
Rino menegaskan, apabila nantinya terjadi perubahan dari TPG menjadi tunjangan kinerja, hal tersebut tidak serta-merta berarti struktur jabatan pengawas sekolah akan berubah.

Yang menjadi persoalan justru adalah skema tunjangan serta konsekuensinya terhadap jabatan fungsional pengawas sekolah.

Perubahan dari TPG ke tukin bukan sekadar pergantian istilah atau mekanisme pembayaran. Jika benar diterapkan, perubahan tersebut perlu dilihat dari dampaknya terhadap sistem penghargaan, kedudukan, serta pengakuan terhadap profesi pengawas sekolah sebagai pejabat fungsional.

Dengan kata lain, perhatian utama bukan pada apakah struktur jabatan pengawas akan berubah, melainkan apakah perubahan skema tunjangan akan membawa konsekuensi terhadap status dan kedudukan pengawas dalam sistem jabatan fungsional.

Menunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Untuk saat ini, TPG bagi pengawas sekolah masih berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara kabar mengenai penghapusan TPG dan penggantian dengan tunjangan grade 11 senilai sekitar Rp15 juta per bulan masih belum memiliki kepastian regulasi.

Karena itu, angka maupun skema tunjangan tersebut belum dapat dipastikan sebagai hak yang akan diterima seluruh pengawas sekolah.

Kepastian baru dapat diketahui setelah pemerintah pusat menerbitkan regulasi resmi yang mengatur perubahan skema tunjangan tersebut.

Sebelum aturan itu terbit, kabar mengenai grade 11 dan nominal Rp15 juta sebaiknya ditempatkan sebagai wacana yang masih menunggu dasar hukum, bukan sebagai kebijakan yang sudah berlaku.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon Amankan Puluhan pelajar Terlibat Tawuran

    Tim Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon Amankan Puluhan pelajar Terlibat Tawuran

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 294
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Tim Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon berhasil mengamankankan puluhan pelajar yang tawuran di Jalan Raya Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (5/2/2026) kira-kira pukul 17.30 WIB. Mereka merupakan para pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Cirebon. “Kami juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 sepeda motor, 1 buah […]

  • Heboh! Pria di Mertoyudan Seminggu Tak Terlihat Ditemukan Meninggal Didalam Rumah

    Heboh! Pria di Mertoyudan Seminggu Tak Terlihat Ditemukan Meninggal Didalam Rumah

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 294
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Heboh penemuan jasad di Mertoyudan Magelang pada Selasa, 27 Januari 2026 sekitar pukul 06.00 WIB. Korban merupakan seorang pria berusia 53 tahun yang tinggal di Dusun Kedon 02/01 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Usai ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Muntilan untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kematian tidak wajar seperti penganiayaan, […]

  • Polresta Magelang saat ini punya Kapolres Baru

    Polresta Magelang saat ini punya Kapolres Baru

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKKPOS.COM  – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Magelang kini resmi dipimpin oleh Kombes Pol. Edy Bagus Sumantri, S.I.K. yang dilantik sebagai Kapolresta Magelang pada 29 Juli 2026. Kehadiran beliau diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polresta Magelang. Kombes […]

  • Puncak Kegiatan COMDEV, Mahasiswa UPM Gelar Saung Rahayat di Pandapa Paramarta

    Puncak Kegiatan COMDEV, Mahasiswa UPM Gelar Saung Rahayat di Pandapa Paramarta

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 329
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com– Sebanyak 87 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kopi, serta desa binaan di Kabupaten Kuningan akan memamerkan hasil pendampingan bisnisnya dalam Festival Saung Rahayat. Kegiatan yang digelar Universitas Prasetiya Mulya (UPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan ini menjadi puncak pelaksanaan program Community Development (COMDEV), yang akan dilaksanakan, Minggu (21/12/2025) di […]

  • Sinergi kian Solid, Kepala BNN RI Hadiri Pengungkapan Kasus Narkoba Skala Besar oleh Bareskrim Polri

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 527
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Badan Narkotika Nasional (BNN) hadir dalam kegiatan ungkap kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan Bareskrim Polri selama periode Januari hingga Oktober 2025. Kehadiran BNN dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan sinergi yang solid antar aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario […]

  • Aksi Jilid II Puluhan Mahasiswa Geruduk Kejari Rohul, Tuntut Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Haji 2026

    Aksi Jilid II Puluhan Mahasiswa Geruduk Kejari Rohul, Tuntut Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Haji 2026

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 106
    • 0Komentar

        ROKAN HULU,Jarrakpos.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli untuk rokan hulu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul), Jumat (16/7/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus desakan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran keberangkatan dan kepulangan Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Rokan Hulu tahun […]

expand_less