Temui Massa Aksi Pro dan Kontra Makan Bergizi Gratis, Bupati Kuningan Tegaskan Komitmen Buka Ruang Dialog

KUNINGAN, Jarrakpos.com — Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menemui langsung massa aksi dari dua kubu berbeda yang terdiri dari kelompok penolak dan pendukung program Makan Bergizi (MBG) di Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (26/10/2026). Di hadapan para pengunjuk rasa, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog selebar-lebarnya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.

​“Kami dari pemerintah daerah tentu yang pertama harus betul dalam posisi membuka dialog antara yang pro dan kontra. Ini dimaksudkan bahwa pemerintah menghargai semua apa yang menjadi opini, apa yang menjadi harapan mereka,” ujar Bupati Dian.

​Dalam aksi tersebut, Bupati turut mengapresiasi massa dari berbagai elemen, termasuk LSM Frontal, Pemuda Pancasila (PP), dan pihak lainnya, karena telah menjaga situasi tetap kondusif. Ia juga mengingatkan bahwa Pendopo Kabupaten merupakan rumah rakyat sekaligus etalase pemerintah daerah yang harus dijaga bersama ketertibannya.

​Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional serta Catatan Evaluasi 

​Terkait substansi program, Bupati Dian menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat memahami dan mendukung program MBG sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, program ini memiliki tujuan yang sangat baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi dan standar kesehatan yang memadai.

​Kendati demikian, Bupati tidak menampik adanya sejumlah catatan dalam pelaksanaan di lapangan yang perlu segera dibenahi.

​“Banyak juga MBG yang sudah berjalan dengan bagus, berjalan sesuai dengan amanat yang ditetapkan, dan berjalan sesuai aturan. Tapi memang ada juga beberapa SPPG yang kita evaluasi,” jelasnya.

​Evaluasi ini dilakukan demi meningkatkan kualitas menu, manajemen, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi seperti yang disuarakan oleh LSM Frontal. Namun, ia menegaskan bahwa penolakan atau penutupan program secara total bukanlah kewenangan mutlak pemerintah daerah.

​Tindakan Tegas dan Langkah Lanjut Pemkab Kuningan 

​Sebagai langkah antisipasi dan tindak lanjut atas temuan di lapangan, pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan penundaan (pending) sementara pada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) yang mengalami mismanajemen, agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih luas. Kendati demikian, ia meminta agar kekurangan di beberapa titik tidak dijadikan alasan untuk menutup keseluruhan program yang secara umum dinilai positif.

​“Jangan berarti program yang bagus ini ditutup, sebelum ada kajian yang matang dari pusat. Saya percaya orang-orang pusat lebih pintar dan lebih bisa mengkaji secara matang,” tambahnya.

​Di akhir pertemuan, Bupati memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kelompok pro maupun kontra akan diteruskan dan dilaporkan secara resmi kepada Satgas Pusat. Langkah ini diharapkan mampu membuat keberlangsungan program MBG di Kabupaten Kuningan berjalan semakin baik, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. (Agh@N)