Berbagi Beras di Oemofa, Usman Husin Temukan Ada Nama Warga Tiba-tiba Hilang dari Daftar Penerima

NTT, Jarrakpos.com- Penyaluran bantuan pangan berupa beras di Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Kamis, 10 September 2026, menjadi momentum bagi pemerintah desa menyampaikan langsung persoalan data penerima bantuan kepada Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin.

Di tengah keterbatasan kehidupan masyarakat, bantuan tersebut menjadi perhatian berarti. Sebanyak 362 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Oemofa masing-masing mendapatkan 30 kilogram beras, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai 10.860 kilogram atau 10,86 ton.

Penyaluran secara simbolis dihadiri Usman Husin, Wakil Pimpinan Wilayah Perum BULOG Nusa Tenggara Timur (NTT) Rama Purba, pemerintah Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Pemerintah Desa Oemofa serta masyarakat setempat.

Namun, di balik penyaluran bantuan tersebut, muncul persoalan yang selama ini menjadi kebingungan pemerintah desa: ada warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, tetapi namanya tiba-tiba tidak lagi muncul dalam daftar penerima pada tahap kali ini.

Kepala Desa Oemofa, Yohanes Nope, menyambut baik kunjungan Usman Husin. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI secara langsung di tengah masyarakat membuat kondisi warga dapat dilihat dan didengar tanpa hanya mengandalkan data administratif.

“Kami senang dan merasa terharu karena ada kunjungan Pak Usman Husin sebagai anggota DPR RI. Kami merasa senang karena dari pemerintah pusat, dari DPR RI, turun dan memantau secara langsung, menyerahkan bantuan dan bisa melihat kondisi sebenarnya,” kata Yohanes.

Ia mengatakan, sebagian penerima bantuan merupakan masyarakat yang memang hidup dalam keterbatasan. Ada warga lanjut usia, janda dan duda yang sudah tidak mampu bekerja seperti sebelumnya.

“Orang-orang yang menerima manfaat itu adalah mereka yang memang layak mendapat bantuan. Hidup mereka termakan usia, status mereka janda dan duda, mereka sudah tidak mampu bekerja. Akhirnya harapan untuk pemenuhan ekonomi kecil kemungkinan,” ujarnya.

Menurut Yohanes, kunjungan Usman juga memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan persoalan yang selama ini sulit dijelaskan kepada masyarakat.

Salah satunya terkait daftar penerima bantuan yang mengalami perubahan.

“Ada masyarakat yang namanya sudah masuk penerima PBP, tetapi tiba-tiba nama mereka hilang atau tidak dapat masuk sebagai penerima beras ini. Kemudian ada masyarakat yang kami lihat dari kehidupan sehari-hari sangat layak mendapat bantuan, tetapi namanya tidak ada,” jelasnya.

Bahkan, kata Yohanes, terdapat warga yang pada pembagian tahap sebelumnya tercatat sebagai penerima, namun pada tahap kali ini namanya tidak lagi muncul.

“Ada lagi yang pembagian awal tahun namanya keluar saat tahap pertama, tetapi tahap ini namanya tidak ada. Kami sendiri bingung harus menjawab seperti apa dan penyebabnya seperti apa sehingga nama mereka hilang,” katanya.

Ia berharap persoalan tersebut dapat dibawa Usman ke tingkat pemerintah pusat untuk diperjuangkan.

“Kami mengharapkan dengan kondisi yang dilihat langsung ini bisa dibawa ke pusat untuk diperjuangkan. Kami mengharapkan kunjungan anggota DPR RI ini bisa melihat ulang tentang kelayakan mereka,” ujar Yohanes.

Selain persoalan data penerima, Yohanes juga mengusulkan agar BULOG menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Oemofa.

Menurutnya, Pasar Oemofa menjadi titik aktivitas ekonomi masyarakat dari sekitar 10 desa di Kecamatan Amabi Oefeto Timur.

“Di pasar Oemofa ini ada warga dari 10 desa di kecamatan ini ikut beraktivitas. Jadi kalau BULOG gelar pasar murah di Oemofa, satu titik bisa melayani 10 desa sehingga masyarakat 10 desa bisa membeli dengan harga yang murah,” katanya.

Mendengar keluhan tersebut, Usman Husin mengatakan, kunjungan kerja dalam rangka penyaluran bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 bukan hanya untuk menyaksikan pembagian beras.

Menurutnya, kehadiran di desa juga penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengar persoalan yang mereka hadapi.

“Saya tadi mendengar langsung ada masyarakat yang sebelumnya sudah masuk sebagai penerima, tetapi sekarang namanya tidak ada lagi. Ada juga warga yang menurut pemerintah desa memang layak menerima bantuan, tetapi namanya belum masuk,” kata Usman.

Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi perlu ditelusuri dan diperbaiki apabila memang terdapat ketidaksesuaian data.

“Kalau ada nama yang sebelumnya sudah masuk kemudian tiba-tiba hilang, tentu harus dilihat apa penyebabnya. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data,” ujarnya.

Usman menilai, kondisi riil masyarakat di lapangan perlu menjadi perhatian dalam proses penetapan penerima bantuan.

“Kita tidak boleh hanya melihat data di atas kertas. Kita harus melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau memang mereka membutuhkan, data itu harus bisa menggambarkan keadaan mereka,” tegasnya.

Ia juga menyinggung persoalan desil kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari basis data pemerintah.

Menurut Usman, data kesejahteraan masyarakat perlu terus dievaluasi agar perubahan status dalam data benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Data itu harus mencerminkan kondisi riil di lapangan. Desil seharusnya menjadi alat bantu untuk menavigasi pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak. Kalau ada ketidaksesuaian, harus ada mekanisme untuk memperbaikinya,” katanya.

Usman menegaskan, persoalan data harus menjadi perhatian karena menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perum BULOG NTT, Rama Purba, menjelaskan bahwa daftar penerima bantuan pangan ditentukan dari tingkat pusat.

“Siapa yang menerima bantuan pangan ini sudah ditentukan di pusat. Jadi mohon maaf kalau ternyata banyak polemik atau permasalahan di lapangan. Mudah-mudahan ada perbaikan,” katanya.

Rama mengatakan, apabila terjadi kenaikan harga beras di wilayah Oemofa, pemerintah kecamatan maupun desa dapat berkoordinasi dengan BULOG.

“Kalau sekiranya di sini nanti terjadi lonjakan harga, bisa bersurat kepada Perum BULOG untuk kami dapat melakukan pasar murah di sini, namanya Gerakan Pangan Murah,” jelasnya.

Melalui GPM, BULOG dapat membawa beras ke lokasi masyarakat dan menjualnya dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Rama juga mengingatkan agar beras bantuan yang telah diterima masyarakat tidak diperjualbelikan.

“Yang dibagikan ini kita ingatkan juga tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.

Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 362 PBP menerima masing-masing 30 kilogram beras, dengan total 10,86 ton untuk masyarakat Desa Oemofa.

Bagi Usman, bantuan tersebut bukan sekadar soal jumlah beras yang diterima, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat di daerah.

“Mohon Bapak Mama semua terima beras ini. Jangan lihat nilainya. Yang penting kita melihat ini sebagai perhatian pemerintah kepada masyarakat,” kata Usman.

Ia pun bersyukur dapat hadir langsung di Oemofa dan melihat kondisi masyarakat.

“Bagi saya, ini juga pekerjaan amal,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan, Demaris Nuban, menyampaikan terima kasih atas bantuan beras yang diterimanya. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.***