DPRD Tekan Pemkab Cirebon Segera Bangun Flyover dan Bus Karyawan Khusus

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Kemacetan kronis yang melumpuhkan ruas jalan Ciledug–Pabuaran–Waled kini bukan lagi sekadar masalah kenyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata bagi produktivitas ekonomi kawasan industri di Cirebon Timur. Menyadari hal ini, DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tidak hanya mengandalkan jalur alternatif, tetapi segera merealisasikan pembangunan flyover dan sistem transportasi massal khusus karyawan sebagai solusi permanen.

Desakan tersebut disampaikan dalam forum Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di Desa Cibogo, Kecamatan Waled, Selasa (28/7/2026). Anggota DPRD Cirebon, Dara Darmanto, menegaskan bahwa pertumbuhan kawasan industri yang pesat telah mengubah pola lalu lintas secara fundamental. Ribuan pekerja yang bergerak serentak pada jam sibuk telah melampaui kapasitas jalan eksisting, menciptakan bottleneck yang merugikan semua pihak.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengobati kemacetan dengan tambal sulam atau himbauan tertib berlalu lintas saja. Ini adalah krisis mobilitas yang membutuhkan intervensi infrastruktur masif,” ujar Dara di hadapan forum kuwu, pelaku usaha, dan instansi terkait.

Dara memaparkan dua rekomendasi strategis yang harus menjadi prioritas anggaran daerah:

1. Pembangunan Flyover: Sebagai langkah jangka panjang, persimpangan kritis di koridor Ciledug-Waled memerlukan pemisahan arus kendaraan secara vertikal. Tanpa flyover, pengembangan jalur alternatif horizontal dinilai tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan volume kendaraan dari kawasan industri.
2. Bus Khusus Karyawan (Shuttle Service): Untuk mengurangi ribuan sepeda motor dan mobil pribadi yang memadati jalan setiap pagi dan sore, Pemkab didorong memfasilitasi atau mewajibkan kawasan industri menyediakan angkutan massal terintegrasi. Ini adalah solusi cepat (quick win) yang dapat langsung mengurangi beban jalan hingga 30-40 persen sebelum infrastruktur fisik selesai dibangun.

Ekonomi Terancam, Warga Terdampak
Kemacetan di wilayah ini telah berimbas domino. Selain menghambat distribusi barang logistik dan akses layanan publik, waktu tempuh yang membengkak juga menurunkan efisiensi kerja dan meningkatkan biaya operasional bisnis. Bagi warga lokal, jalanan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian kini berubah menjadi penghambat mobilitas harian.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Cirebon juga memaparkan rencana pengembangan empat jalur alternatif dan jalan tembus menuju kawasan industri sebagai upaya mitigasi jangka pendek-menengah. Namun, DPRD mengingatkan bahwa tanpa komitmen fiskal yang jelas untuk flyover dan transportasi massal, upaya tersebut hanya akan bersifat temporari.

“Kolaborasi lintas sektor antara Pemkab, DPRD, pengusaha industri, dan masyarakat adalah kunci. Tapi kolaborasi itu harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata berupa pembangunan infrastruktur dan kebijakan transportasi yang berpihak pada efisiensi,” pungkas Dara.

Forum ini menyepakati pembentukan tim percepatan penanganan kemacetan Cirebon Timur yang akan menyusun peta jalan (roadmap) konkret, termasuk kajian teknis flyover dan skema pembiayaan bus karyawan, untuk segera dibahas dalam pembahasan APBD mendatang.