Connect with us

DAERAH

Jika Data Silpa Tidak Diberikan, Fraksi Golkar Yang Pertama Siap Gunakan Hak Interpelasi

Nisfu Sirait

Published

on

Tapsel, (JarraPos)- Sepanjang untuk Menyahuti Kepentingan Rakyat, Fraksi Golkar siap sebagai fraksi yang pertama untuk melakukan hak Interpelasi jika pihak eksekutif tidak mau memberikan data rincian alokasi dana mana saja yang masuk dalam kategori Silpa sebesar Rp. 344 Milyar.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Golkar Andes Mar Siregar kepada media, di Padangsidimpuan, (06/02) didampingi oleh anggota Fraksi Golkar Muhammad Rawi Ritonga.

Menurut Andes Mar , pada pekan kemarin Komisi B sudah menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutip mempertanyakan Apa dan Kenapa terjadi Silpa hingga Pemkab Tapsel mencapai Rp. 344 Milyar, dan apa saja yang disilpakan .

Komisi B juga meminta data Riil Rincian Belanja Publik apa saja yang di Silpakan tersebut, namun karena pihak Eksekutp belum siap memberikan data, Komisi B memberikan tenggang waktu hingga pekan depan .

Advertisement

Jikapun nantinya, eksekutip masih bertahan belum memberikan data tersebut, jika diperlukan maka Fraksi Golkar sebagai fraksi yang pertama yang siap maju untuk menggunakan Hak Interpelasi tersebut.

Kata Andes Mar, merujuk kepada PP No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi , Kab/kota, jika jumlah anggota dewan ada 25 sampai 35 orang , maka hal interpelasi dapat diajukan apabila disetujui atau ditandatangani minimal 5 anggota DPRD dari minimal 3 Fraksi.

“ Kita dari fraksi Golkar sudah ada 2 orang, tergantung dari Fraksi lainlah apakah mereka siap kita belum tahu, karena semua tergantung pandangan politik fraksi yang masing-masing”, jelas Ketua Fraksi Golkar.
Intinya sepanjang itu untuk memenuhi kepentingan rakyat, Golkar siap saja maju, tegasnya.

Menambahi Pernyataan Ketua Fraksi Golkar,Muhammad Rawi Ritonga yang juga merupakan dari anggota Fraksi Golkar masuk pada Komisi C DPRD Kab. Tapsel mengatakan, Silpa sebesar Rp. 344 Milyar merupakan goresan terhadap hati nurani rakyat, karena pembangunan yang dinanti-nantikan oleh rakyat sudah sejak lama ternyata gagal dilaksanakan.

Advertisement

Rawi menyebutkan, pada Desember 2022 kemarin Partai Golkar melakukan konfrensi pers terkait Silpa
Pemkab Tapsel Sebesar Rp. 300 milyar, hal ini dilakukan bukan melakukan kritikan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, namun hanya untuk mengingatkan agar hal ini tidak terulang kembali di tahun anggaran 2023 ini.

“itu juga untuk menyahuti aspirasi rakyat, Rakyat sudah resah dan banyak rakyat bertanya baik secara langsung maupun berkoar melalui media social yang di antaranya di Facebook.

Rakyat merasa dibohongi, mereka bertanya Kenapa Pembangunan yang anggarannya sudah ada tidak jadi dikerjakan , dan kami sebagai anggota DPRD dituduh tidak melakukan Pengawasan Pembangunan.

Jadi kalau DPRD tidak mengingatkan pemerintah agar tidak terulang Silpa di tahun ini, maka yang kasihan rakyat sendiri, selain roda pembangunan tertunda, roda perekonomian mulai dari lapangan kerja, hingga bisnis material dll tidak sempat dimanfaatkan rakyat.

Advertisement

Berbicara alasan kenapa Pemkab Tapsel di bawah kepeminpinan Dolly Pasaribu selaku Bupati terjadi Silpa sebesar Rp. 344 Milyar dengan dalil disebabkan oleh waktu yang terjepit, kondisi alam karena hujan, menurut Rawi alasan itu tidak bisa diterima karena pada tanggal 16 September kita sudah melakukan Pengesahan P-APBD 2022, artinya waktunya masih panjang.

Dia memaklumi jika proyek berskala besar mungkin tidak bisa dikerjakan tepat waktu, namun proyek pembangunan berskala kecil saja juga tidak akan bisa selesai dengan waktu yang begitu panjang, Tanya Rawi.

Soal adanya pergantian Plt Kepala Dinas itu juga tidak jadi suatu alasan, toh semua program dan anggaran sudah ada kok dari kepala dinas sebelumnya. *(Ali Imran)

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /home/jarrakpos/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply