Usman Husin: FAPE-PS Jadi Jalan Entaskan Kemiskinan di NTT, Negara Hadir Bantu Masyarakat Kelola Lahan

NTT, Jarrakpos.com- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, menegaskan Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendorong pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui program ini, masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial tidak hanya memperoleh akses legal terhadap lahan, tetapi juga menerima berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari bibit tanaman berkualitas, sarana produksi, pendampingan, hingga akses pasar agar hasil usaha masyarakat memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Usman, FAPE-PS merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui sektor kehutanan yang produktif.

“Program FAPE-PS ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di NTT. Negara hadir memberikan program kepada masyarakat agar lahan yang mereka kelola bisa menjadi sumber penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Usman, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,6 juta untuk setiap hektare lahan yang masuk dalam program tersebut. Bantuan itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan dalam berbagai kebutuhan produktif seperti bibit tanaman kayu berkualitas, bibit tanaman pangan seperti jagung, padi maupun pangan lokal sesuai karakteristik daerah, alat penunjang kegiatan, biaya pembersihan lahan, serta pendampingan kepada kelompok masyarakat.

Usman mengatakan, pada tahun 2026 program tersebut menyasar lahan seluas 1.336 hektare di NTT yang dikelola sekitar 40 kelompok perhutanan sosial.

“Kalau satu hektare mendapatkan sekitar Rp5,6 juta, maka untuk luasan sekitar 1.336 hektare nilai program yang masuk ke masyarakat mencapai miliaran rupiah. Ini bukan angka yang kecil. Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar memanfaatkan program ini agar lahannya produktif dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.

Menurut Usman, keberhasilan FAPE-PS tidak hanya diukur dari luas lahan yang ditanami, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kelompok berhasil mengelola lahannya dengan baik, hasil panennya meningkat, pendapatannya naik, maka tujuan utama program ini tercapai. Kita ingin masyarakat semakin mandiri dan kemiskinan di NTT terus berkurang,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Usman menegaskan akan terus mengawal agar program-program pemerintah pusat semakin banyak menjangkau masyarakat NTT.

“Tugas kami di DPR RI adalah memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Saya akan terus memperjuangkan agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial di NTT mendapatkan manfaat dari program seperti FAPE-PS,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, mengatakan FAPE-PS merupakan program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok masyarakat hingga mitra usaha sebagai offtaker yang siap menampung hasil produksi masyarakat.

Ia menjelaskan, selain bantuan sarana produksi, kelompok penerima juga memperoleh pendampingan secara berkelanjutan agar kegiatan di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Pendampingan dilakukan sejak awal pelaksanaan program hingga proses pengembangan usaha masyarakat. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan,” katanya.

Erwin menambahkan, komoditas prioritas dalam FAPE-PS di NTT meliputi tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) seperti mete, kakao dan komoditas kehutanan lainnya, serta tanaman pangan, terutama jagung, yang dinilai sesuai dengan karakteristik lahan di NTT.

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air, Balai Perhutanan Sosial Kupang juga berkoordinasi dengan BMKG dalam menentukan waktu tanam yang tepat sehingga peluang keberhasilan program semakin besar.

Ia optimistis peluang perluasan program pada tahun-tahun mendatang masih terbuka apabila pelaksanaan tahun ini menunjukkan hasil yang baik.

“Target yang ingin kami capai tidak hanya bertambahnya tutupan lahan, tetapi juga meningkatnya produksi tanaman, terjaganya kelestarian lingkungan, dan yang paling utama meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial,” pungkasnya.***